239 Kali Dibaca

Amir-Furqan Mampu Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 6 Persen

  • Bagikan
Angka Kemiskinan
Rakor data miskin yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Banggai, di ruang pahangkabotan Bappeda Banggai, Jumat (08/10). (Foto: Istimewa)

Reporter Naser Kantu

LUWUK, Luwuktimes.id— Bupati Banggai H. Amirudin Tamoreka dan wakilnya Furqanuddin Masulili (Amir-Furqan) mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 6 persen.

Keoptimisan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid pada rakor Data Miskin Kabupaten Banggai, di ruang pahangkabotan Bappeda Banggai, Jumat (08/10).

“Dengan satu data miskin, saya optimis upaya pemerintahan ATFM untuk menekan angka kemiskinan hingga di 6 persen tercapai,” kata Syaifudin.

Dalam pemaparannya terkait perbaikan data miskin, Syaifudin menyebut terdapat dua regulasi yang mengatur kriteria angka kemiskinan.

Pertama, menurut BPS kriteria kemiskinan meliputi 14 indikator. Sedang menurut Mensos Nomor 146/HUK/2013 ada 11 kriteria kemiskinan.

DTKS

Selanjutnya kata dia, dalam perbaikan data miskin berkaitan erat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Terpadu (DTKS).

DTKS meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan serta potensisumber kesejahteraan (PSKS).

DTKS kata dia merupakan basis data terpadu berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk Indonesia yang paling rendah kesejahterannya.

Adapun sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan pemutakhiran basis data terpadu oleh BPS pada Tahun 2015.

Saat ini DTKS Kabupaten Banggai berjumlah 41.469 RUTA dengan 150.441ART. Sedangkan, untuk jumlah penerima manfaat terdapat 15.062 KPM.

Untuk jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kata Syaifudin berjumlah 18.828 KPM per Agustus 2021 dengan nominal Rp 45.187.200.000.

Sedang untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 12.080 KPM per Juni 2021 dengan nilai Rp 21.744.000.000.

Baca juga: Penanganan Stunting, Pesan Gubernur Sulteng Untuk Bunda PAUD

Syaifudin menjelaskan pula tiga masalah pokok dalam perbaikan data miskin, yakni kurangnya keinginan pemerintah desa/kelurahan untuk memperbaiki data miskin melalui musyawarah desa/kelurahan.

Masalah kedua, adalah budaya miskin. “Tidak malu masuk data miskin,” ungkapnya.

  • Bagikan
error: Content is protected !!