Ketiga, persepsi kemiskinan antar OPD masih berbeda, data penduduk tidak valid, banyak data yang tidak terintegrasi dan keterbatasan anggaran.
Sedangkan, permasalahan terkait perubahan pada DTKS adalah sesuai Kepmensos 88/2021 tentang DTKS mensyaratkan adanya musyawarah desa/kelurahan dalam perubahan basis data DTKS.
Selanjutnya, hasil verifikasi dalam validasi tidak ditandatangan Kepala Daerah, hasil inputing dalam aplikasi tidak update dalam waktu cepat, data Kependudukan dan Catatan Sipil tidak on line secara nasional.
Adapun upaya yang dalam perbaikan DTKS, adalah melakukan verifikasi Data DTKS terhadap yang sudah meninggal, pindah dan yang sudah menjadi Aparatur Negara.
SDM PKH juga melakukan Graduasi Mandiri bagi yang sejahtera ataupun sudah tidak ada komponen.
Dari hasil Koordinasi dan validasi DTKS, ditemukan yang tidak valid ke Dukcapil masih sekitaran 40.000 yang tidak padan Koordinasi dengan BPJS terkait Data PBI (Penerima Bantuan Iuran), JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Data Akurat
Wakil Bupati Furqanudin mengatakan, melalui rakor ini, maka data miskin dalam pengelolaannya menghasilkan data yang akurat dan memenuhi ketentuan.
“Bukan data pesanan. Tidak ada lagi data yang karena kepentingan tertentu. Tapi karena sesuai kriteria,” tutur Wabup.
Proses penyempurnaan data miskin ini kata Wabup menjadi fokus utama Pemda Banggai karena di dukung penuh oleh Kemensos.
Peran para pendamping sosial kata Wabup sangat diharapkan untuk objektif dalam mengelola data.
Sehingga sistem yang telah dibangun pemerintah dengan melibatkan semua komponen untuk pendataan pemberian bantuan pada masyarakat, menjadi tanggungjawab pendamping sosial, sehingga dapat dijalankan dengan baik.
Wabup menegaskan, kinerja pendamping sosial tidak luput dari pantauan relawan independen untuk memastikan keakuratan proses perbaikan data.
Dalam perbaikan data miskin menurut Wakil Ketua Karang Taruna Amlin Usman, perlu ada bank data. Sehingga tidak ada saling klaim data antar perangkat daerah.
Hal ini penting untuk menghindari kontaminasi politik. Update data perlu ada dengan melakukan pertemuan evaluasi perbaikan data yang terjadwal.
Kadis PMD Kabupaten Banggai Amin Jumail, memastikan PMD menyurati seluruh desa untuk membantu proses verifikasi data Dinsos Banggai. *
