Reporter Hasbi Latuba
LUWUK – Dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem kedepan, sudah menjadi program prioritas pemerintahan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Wakil Bupati Furqanudin Masulili yang harus ditunaikan.
Olehnya Dinas Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Banggai selaku leading sektor teknis pelaksanaanya langsung bergerak cepat.
Salah satunya dengan menurunkan tim untuk melakukan mitigasi awal alias pemetaan resiko kawasan kumuh yang tersebar pada beberapa titik wilayah Kabupaten Banggai.
“Kami sudah melakukan pemetaan lapangan. Hasilnya ada 11 titik yang sudah kami petakan sesuai SK Bupati Banggai,” terang Kepala Dinas Perkimtan Banggai, Maryam Salat kepada Luwuk Times, Selasa (20/09/2022).
Maryam menjelaskan, berdasarkan SK Bupati Banggai ada 11 titik kawasan yang sudah terpetakan untuk intervensi. Salah satunya dengan memprogramkan bantuan rumah swadaya tahun 2022.
Enam Titik
Untuk tahun ini, baru enam titik yang akan dilakukan intervensi. Antaranya Desa Tou, Sinorang, Lumpoknyo, Samajatem, Talang Batu dan Kelurahan Bunta 1. Dengan cara memberikan bantuan rumah kumuh sebesar Rp 50 juta per orang.
“Karena anggaran kita terbatas yakni Rp 6 miliar, untuk tahun ini baru 6 kawasan saja yang terprogramkan,” kata Maryam.
Ia menambahkan, program tersebut sejalan dengan upaya mengatasi kemiskinan oleh pemerintah pusat. Sehingga ada pembatasan kewenangan sesuai aturan yang ada, utamanya dalam hal penganggaran.
“Untuk kabupaten hanya mendapat kewenangan mengelola kawasan 10 ribu meter persegi. Lebih dari itu teranggarkan pemerintah provinsi dan pusat,” terang pejabat yang telah beberapa kali berpindah menduduki jabatan eselon dua tersebut.
Maryam menambahkan, program rumah swadaya, baru sebatas mengcover pembuatan rumah kumuh untuk perbaikan. Biasanya program ini harus satu paket. Selain bantuan rumah, kita juga harus menyiapkan infrastruktur penunjang lain.
“Seperti membuat jalan lingkungan, rabat beton dan drainase dalam kawasan,” kata Maryam.
Dengan harapan agar lingkungan itu bersih dan kawasanya tidak terlihat kumuh. Sedang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan bagi warga sekitar. Kemiskinan bisa tertangkal dan kesehatan lingkungan ikut terjaga.
“Harapan pak bupati seperti itu. Sehingga kami akan kelola berdasarkan pemanfatan dan kesiapan anggaran yang ada,” tandasnya. *
