LUWUK— DPRD Banggai siap mengalokasi penambahan anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banggai lewat APBD Perubahan tahun anggaran 2022.
Tapi syaratnya, OPD teknis itu harus lebih maksimal dalam mendata jumlah jiwa, sehingga Kabupaten Banggai pada pemilu 2024 bisa mencapai 40 kursi. Karena diyakini masih banyak warga yang sampai saat ini tidak memiliki identitas kependudukan.
Bahkan Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Irwanto Kulap saat memimpin rapat koordinasi bersama Disdukcapil, Kesbangpol, KPU dan Bawaslu Banggai, Selasa (26/07/2022), menggaransi penambahan anggaran lewat ABT ratusan juta rupiah.
“Bagaimana kalau kita anggarkan pada ABT. Tapi boleh 40 kursi,” kata Irwanto Kulap kepada Kepala Disdukcapil Banggai, Moh. Ikhsan Panrelly.
Terhadap tantangan itu, Ikhsan Panrelly memberi penjelasan.
Data kependudukan Kabupaten Banggai bersumber dari Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.
Untuk jumlah penduduk Kabupaten Banggai per Desember 2021 sebanyak 369 ribu lebih.
Jumlah ini sambung Ikhsan dinamis. Karena pihaknya masih akan menunggu data terakhir per Juli 2022 ini.
Kesadaran Masyarakat
Terkait dengan masih banyaknya warga yang belum terdata serta tidak sedikit jumlah kelahiran yang belum tercover, ia tak menampiknya. Salah satu faktor yakni masih minimnya kesadaran masyarakat.
“Benar. Ada warga yang sudah lama berdomisili di Banggai, namun tidak terdata,” katanya.
Saat ini Dinas Dukcapil Banggai telah mempermudah pengurusan identitas kependudukan.
“Langsung saja ke kantor. Saya jamin tidak lama sudah keluar KTP. Ini yang kurang sosialisasi,” kata Ikhsan.
Apalagi Disdukcapil Banggai telah membuka 17 loket. Yang kesemuanya melayani dokumen kependudukan sebanyak 23 jenis.
Pihaknya juga sudah sangat proaktif. Dengan cara menjemput bola hingga ke wilayah pedesaan.
Bahkan sambung Ikhsan Disdukcapil Banggai telah memiliki sebanyak 9 UPT pada wilayah kecamatan.
“Dari 9 UPT, baru 2 kecamatan yang sudah bisa merekam. Itupun kalau jaringannya bagus,” kata Ikhsan tanpa menyebut nama kecamatan tersebut.
Tak hanya program kera. Pada kesempatan itu ia juga menyentil soal kendala. Selain hanya memiliki satu kendaraan operasional yang mobilisasi pada 23 kecamatan juga tak ada anggaran sosialisasi.
“Kendaraan operasional kami hanya 1 unit. Sedang anggaran sosialisasi tahun ini tidak ada,” keluhnya.
Terkait dengan penambahan anggaran pada ABT, namun harus lebih maksimal dalam pendataan jumlah penduduk sehingga Banggai pada pemilu 2024 bisa tembus 40 kursi, Ikhsan menjawabnya singkat.
“Kalau itu tetap kami upayakan,” tutup Ikhsan. *
