LUWUK, Luwuk Times.ID— Derasnya arus investasi sektor pertambangan biji nikel yang mengalir ke Kabupaten Banggai ditanggapi Bupati Banggai DR. H. Herwin Yatim.
Kepada Luwuk Times beberapa waktu lalu, Ketua DPC PDIP ini menjelaskan, kedudukan pemerintah dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang akibat hadirnya tambang, harus berada di tengah.
“Kalau ada investasi, pemerintah itu jadi penengah,” tuturnya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah adalah untuk mengkaji kelayakan pertambangan agar dapat menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi negara, daerah, dan masyarakat.
“Kita harus berfikir positif untuk kemajuan daerah, kalau memang dia (investasi, red) layak, tidak selamanya merusak. Maka harus ada amdal,” tambahnya.
Dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amadal) yang dikeluarkan pemerintah kata Herwin memuat instrumen pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan yang wajib dipatuhi investor.
“Kalau menambang harus jauh dari sungai, jauh dari pemukiman penduduk, harus menanam pohon, memenuhi tanggungjawab CSR pada masyarakat terdampak, ada standar keselamatannya,” terangnya.
Dia mengaku heran, investasi nikel telah hadir jauh sebelum pemerintahannya namun terkesan dibiarkan kerusakan alam yang dibuat investor.
“Di Bunta, di Pagimana itu semuanya sudah di lubang-lubangi tidak ada demo. Nanti sekarang baru ribut,” pungkasnya. *
(cen)
