Dinkes Ajukan Pendampingan Hukum 11 Proyek DAK

Pendampingan Hukum
Permohonan pendampingan hukum pekerjaan proyek DAK oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. (Foto : ISTIMEWA)
scrool untuk membaca artikel

LUWUK – Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sangat berhati-hati dalam pengelolaan proyek pemerintah yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Karena itu, salah satu OPD dengan dukungan anggaran terbesar ini, mengajukan permohonan pendampingan hukum untuk 11 proyek DAK.

Baca Juga:  Bupati Banggai Tetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan

PPK Dinkes Naimudin pada Luwuk Times, Selasa (06/07/2022) menyebutkan pihaknya telah mengajukan permohonan tersebut pada Kasi Datun Kejari Banggai.

“Untuk persetujuan, proyek mana saja yang akan di berikan pendampingan, menunggu kedatangan Pak Kajari,” ungkapnya.

Baca Juga:  Orang Gila Marak di Luwuk, Ini Langkah Pemda Banggai

Kejari Banggai, kata Naimudin, akan melihat proyek mana saja yang memiliki tingkat resiko yang besar serta ketersediaan SDM.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Digugat Pencemaran Lingkungan, JOB Tomori Tunjuk Tim Pengacara Negara

Diketahui, tidak hanya Dinkes, 2 OPD lainnya melakukan upaya pendampingan hukum yakni Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. *

Pos terkait