Luwuk Times — Jelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada pada 16 Februari 2023 mendatang, bursa calon Ketua Umum PSSI ternyata makin menghangat.
Tidak hanya sejumlah praktisi sepakbola yang mulai kasak-kusuk. Kalangan Istana Negara pun mulai buka suara.
Bahkan tidak tanggung-tanggung, dikabarkan dua menteri Jokowi, yakni Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Pemuda Zainuddin Amali, akan maju menjadi calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI mendatang.
Beredarnya isu majunya dua menteri Jokowi untuk merebut posisi Ketua dan Wakil Ketua PSSI itu tentu saja mengundang reaksi berbagai pihak.
Statuta PSSI
Bukan saja hal itu dinilai menyalahi aturan perundang–undangan, tapi juga menyalahi statuta PSSI sendiri.
“Dulu Letjen Edy Rahmayadi diminta mundur dari Ketua Umum PSSI karena terpilih jadi Gubernur Sumut. Eh, kini kok malah ada menteri aktif yang mau mencalonkan diri jadi Ketua PSSI. Apa ini gak tambah rusak?” ujar aktivis Tionghoa yang juga pemerhati politik, Lieus Sungkharisma, Minggu (15/1).
KLB PSSI itu sendiri diselenggarakan sebagai salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dari akibat tragedi Stadion, Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang itu.
Meski Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan tidak ada campur tangan dan agenda terselubung dari pemerintah dalam KLB PSSI nanti, namun kabar yang beredar justru sebaliknya.
“Amali dan Erick Tohir dikabarkan akan maju sebagai calon. Ini bagaimana? Mereka masih menteri aktif dan keduanya dari partai politik. Lha, itu artinya akan ada politisasi PSSI. UU di Indonesia memang tidak secara tegas melarang menteri atau pejabat negara jadi Ketua Cabang Olahraga. Tapi kalau Amali yang Menpora maju jadi ketua atau wakil ketua PSSI, terus cabang olahraga lainnya siapa yang ngopeni?” tanya Lieus.
Ditegaskan Lieus, bahwa keinginan untuk membawa sepakbola Indonesia menjadi lebih baik di masa depan bukan hanya keinginan pemerintah, tapi juga keinginan semua rakyat Indonesia.
