LUWUK, Luwuk Times.ID— Enam bupati terpilih plus gubernur terpilih Sulteng hasil pilkada serentak 2020, diminta untuk tidak melupakan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim).
Sebagai bentuk respons terhadap perjuangan pembentukan daerah otonom baru (DOB) di jazirah timur Sulteng itu, keenam kepala daerah yang mendapat legitimasi rakyat tersebut, dapat mengakomodir agenda Sultim dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) masing-masing daerah.
Aspirasi ini disampaikan Ketua Perjuangan Provinsi Sultim, Hasrin Rahim kepada Luwuk Times, Jumat (12/02).
“Harapan kami kiranya dalam penyusunan RPJM untuk 5 tahun yang akan disusun Guburnur Sulawesi Tengah dan para Bupati terpilih yang masuk dalam lingkup perjuangan Sultim agar memasukkan agenda perjuangan Sultim,” kata Hasrin.
Langkah ini perlu dilakukan lanjut dia, agar berkesesuaian dengan arah perjuangan Sultim.
Apalagi moratorium pemekaran sudah dibuka oleh pemerintah pusat. Dan hal ini tentu saja kesempatan emas berdirinya DOB ini.
“Jangan sampai agenda ini tidak masuk dalam RPJM, baik provinsi Sulteng maupun RPJM Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Unauna, Morowali, dan Morowali Utara. Ini kesempatan emas Sultim lahir,” kata Hasrin.
Sementara itu pegiat Sultim lainnya, Sutrisno K. Djawa berpendapat, persyaratan secara administrasi sudah selesai. Nah, sekarang tinggal political will pemerintah pusat.
“Saya kira tinggal political will dari pemerintah pusat dalam merespons lahirnya Sultim,” kata Sutrisno.
Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML) ini menambahkan, akan tetapi forum perjuangan harus pula melakukan lobi-lobi politik di tingkat pusat. Begitu pula cakupan wilayah pemekaran harus kompak.
“Dibutuhkan sentral figur di daerah untuk bisa melakukan konsolidasi, koordinasi dan sinergitas dicakupan wilayah dalam rangka memobilisasi perjuangan,” kata No-sapaan Sutrisno K. Djawa. *
(yan)
