Reporter Sofyan Labolo
PALU, Luwuk Times.ID— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulteng mendukung kran moratorium daerah otonom baru (DOB) dibuka.
Respon ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulteng, Suryanto kepada Luwuk Times, Minggu (20/06).
“Kami mendukung kran moratorium DOB dibuka. Karena itu bagian dari kerja-kerja Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura dan wakilnya Ma’mun Amir kedepan,” kata Suryanto.
Pemekaran atau pembentukan wilayah baru nilai Suryanto merupakan solusi menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatan pelayanan serta mempermudah akses administrasi antar wilayah.
Pasalnya sambung mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banggai ini, akses transportasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain cukup jauh. Akibatnya menimbulkan pembiyaan besar bagi masyarakat ketika berurusan dengan pemerintah.
“Melalui pembentukan DOB, maka akan lebih mempermudah pelayanan masyakarat dan pemerintah,” kata Suryanto.
Tidak cuma itu sisi positifnya. Lanjut Suryanto, dari sisi geliat pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulteng masih melihat terjadi ketidak adilan, baik infrastruktur maupun terhadap pembangunan ekonomi.
Dua hal itulah kata mantan Wakil Ketua DPRD Banggai ini, yang mendasari fraksinya untuk mendukung dibukanya kembali moratorium DOB.
Dan hal ini sejurus dengan salah satu program kerja Rusdi-Ma’mun yang belum lama ini dilantiknya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng periode 2021-2024.
DOB mana saja yang sudah selayaknya pisah dari induknya?
Suryanto kembali berujar, di Sulteng ada beberapa wilayah yang layak dimekarkan.
Di Kabupaten Banggai, ada Kabupaten Tompotika dan Kabupaten Toili-Batui.
Begitu pula di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala, ada beberapa DOB yang sudah saatnya lepas dari wilayah induknya.
“Dalam menciptakan pembangunan yang merata di Sulteng, solusi terbaiknya adalah pemekaran,” tutup Mas Sur-sapaan Suryanto. *
