Reporter Naser Kantu
LUWUK – Harga Minyak Goreng kini tak lagi mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah melepas sepenuhnya ke mekanisme pasar demi mengatasi kelangkaan.
Akibatnya, satu dari sembilan bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga, dari yang sebelumnya berkisar di Rp. 14.000/kg kini menjadi Rp. 20.000/kg.
Bagi legislator DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, harga tersebut dipastikan tidak lama lagi mengalami kenaikan menjelang Bulan Suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri.
Kondisi ini kata Anggota Komisi III DPRD Banggai, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Bulan Ramadhan sudah didepan mata, kebutuhan memasak ibu-ibu rumah tangga sangat tergantung pada minyak goreng. Pedagang makanan juga, penjual takzil untuk berbuka dan sahur akan menaikkan harga jualannya. Fenomenanya, setiap Ramadhan terjadi kenaikan harga bahan pokok. Nah, harga minyak goreng yang sekarang sudah naik, pasti tambah naik lagi,” ungkap Wanto yang ditemui usai berolahraga Tenis Lapangan.
Untuk mengantisipasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, di sarankan Sekretaris DPD II Partai Golkar Banggai, ini secepatnya memanggil PT. Multi Nabati Sulawesi, salah satu perusahaan yang memproduksi minyak goreng curah di Luwuk.
“Kalau perlu pekan depan harus di undang. Seluruh unsur Forkopimda duduk bersama dengan PT. MNS, meminta agar perusahaan melakukan saving produksi 5-10 % minyak goreng curah untuk diedarkan di Kabupaten Banggai sesuai HET, selama Ramadhan hingga Idul Fitri,” cetus Sekretaris Fraksi Golkar ini.
PT. MNS kata wakil rakyat dengan suara terbanyak di Dapil II ini, juga turut bertanggungjawab atas kepentingan orang banyak di daerah ini.
Betapa tidak, PT. MNS telah berpuluh-puluh tahun beroperasi, memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) berupa buah kelapa sebagai bahan baku utama pembuatan minyak goreng curah.
Akan tetapi, hasil olahannya lebih banyak dipasok ke luar Kabupaten Banggai.
“Ada 80% kopra dari petani kelapa kita, yang dijual ke PT. MNS. Jangan sampai kita seperti tikus mati di lumbung padi. Daerah yang kaya dengan tanaman pohon kelapa, tapi mengalami inflasi harga minyak goreng yang sangat luar biasa. Ini sangat tidak berkeadilan,” tandasnya.
Dengan memasok minyak goreng curah selama sebulan kedepan di dalam daerah, kata Wanto, PT. MNS telah berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi rakyat Kabupaten Banggai.
“Dari pada selama ini CSR-nya tidak jelas. Tolong bantu pemerintah daerah, bantu masyarakat mengakses minyak goreng yang bisa kapan saja tersedia sesuai HET. Jika permintaan dan suplai minyak goreng berimbang, saya yakin tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng,” paparnya.
Operasi pasar yang selama ini di terapkan Dinas Perdagangan kata dia, tidak bisa diandalkan untuk menekan inflasi minyak goreng.
“Operasi pasar palingan hanya 2-3 hari, itupun tidak semua masyarakat bisa dijangkau,” ucap Wanto.
Setelah nantinya PT. MNS sepakat untuk memasok minyak goreng ke Kabupaten Banggai, Wanto kembali menyarankan agar pasokan tersebut di arahkan ke Perum Bulog atau BUMD.
Pada pengawasan proses distribusi hingga ke tingkat konsumen akhir agar tidak terjadi lagi penimbunan, bisa melibatkan personil TNI/Polri. *
