Irfan Bungadjim
LUWUK, Luwuktimes.id— Biaya politik dan politik uang memiliki perbedaan. Dalam melaksanakan proses pemenangan di pilkada, cost politik sangat dibutuhkan. Mestinya biaya politik untuk kepentingan konsolidasi, jangan dimaknai negatif sebagai bentuk money politic.
Kaukus Muda dan Milenial Kabupaten Banggai untuk paslon Amirudin Tamoreka-Furqanudin Masulili (AT-FM), Irfan Bungadjim kepada Luwuktimes.id Kamis (03/12) mengatakan, jangankan pilkada, sekelas kontestasi calon kepala desa (kades) dan badan permusyawaratan desa (BPD) saja membutuhkan yang namanya cost politik.
“Untuk pemilihan Kades dan BPD saja butuh anggaran, apalagi pilkada,” kata Irfan.
Sebaiknya saran Irfan yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai ini, janganlah membuat persepsi bahwa biaya politik itu adalah politik uang. Karena keduanya memiliki makna yang jauh berbeda.
Cost politik itu sambung IB-sapaan Irfan Bungadjim, seperti satu sisi mata uang dengan pergerakkan pemenangan politik di pilkada. Jika tanpa sokongan anggaran, maka mustahil konsolidasi akan maksimal dibangun hingga akar rumput.
“Cost politik itu seiring sejalan dengan politik. Menggerakan sistem seperti relawan butuh cost politik. Jadi masyarakat tidak perlu kuatir dengan cost politik, karena itu halal. Saya yakin kandidat sudah siap dengan itu,” kata IB.
Janganlah sambung IB, dibuat horor. Seolah-olah cost politik itu dilarang. Yang tidak bisa itu adalah intimidasi kepada para penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN) termasuk lembaga pemerintah yang menggunakan APBD untuk mendukung salah satu paslon.
Biarkan sambung IB, mereka bebas menentukan pilihan politik di bilik suara di tanggal 9 Desember 2020. Dan jangan ada intervensi. *
(yan)
