“Suratnya kan ditujukkan kepada pak Bupati. Tapi saya tidak mendapat disposisinya,” kelit Amin.
Alasan lain dia, ketidak hadirannya dalam memenuhi rapat kerja bersama Komisi 1, karena bersamaan dengan tugas luar. Meski begitu sambung Amin, ada perwakilan PMD yang ditunjuknya untuk hadir.
“Agendanya bersamaan dengan tugas luar. Meski saya tidak hadir, ada sekretaris atau bidang dan seksi yang hadir. Kita kan team work,” ucap Amin.
Kadis PMD sempat menjabarkan panjang lebar terkait persoalan yang terjadi di sejumlah desa, termasuk kasus pemecatan BPD Jayabakti.
Akan tetapi pemaparan itu disanggah Suprapto.
“Ini rapat pansus. Bukan rapat kerja. Itu persepsi sendiri. Yang jelas terjadi miskomunikasi, lantaran tidak ada koordinasi. Kadis PMD harus mengakui bahwa intensitas ketidak hadiran lebih banyak. Dan ini merupakan suasana batin yang dirasakan DPRD,” kata politisi PDIP ini.
Suasana rapat yang dihadiri Asisten II Setdakab Banggai, Alfian Djibran itu semakin hangat, setelah giliran Ketua Komisi 2 DPRD Banggai Sukri Djalumang bicara.
Awalnya nada suara politisi Partai NasDem ini biasa-biasa saja. Namun perlahan mulai meninggi. Bahkan sesekali Sukri memukul meja yang menggambarkan kekecewaannya terhadap Kadis PMD.
“Pilkada sudah selesai. Tapi mengapa masih terasa aura politisnya. Kasihan masyarakat di desa menjadi korban, karena sikap politis yang ditunjukkan OPD,” kata Sukri.
Bahkan sebut Sukri, di lapangan dia mendapat informasi bahwa, kelompok masyarakat yang merupakan pendukungnya tidak mendapat bantuan dari PMD.
“Kabarnya kalau Sukri pe orang tidak diberikan bantuan. Ini jelas tidak bisa diterima. Tunggu saja, saya akan balas dendam,” warning dia.
Penjelasan Amin tentang absennya dia dalam setiap hajatan Komis 1, rupanya enggan ditelan mentah-mentah Masnawati. Dia pun memberi statemen keduanya.
