“Dari 50 miliar, masih ada 5 miliar yang tidak terpakai,” ucap Abdullah Ali.
Alasan Kenaikan
Terkait naiknya usulan dana Pilkada Banggai yang hampir 100 persen itu, TAPD lanjut Abdullah Ali mendapat penjelasan dari lembaga penyelenggara teknis pemilu dan pemilihan tersebut.
Pertama, naiknya honor semua perangkat adhok. Mulai dari PPK, PPS hingga KPPS.
Kedua, bertambahnya jumlah TPS. Dari yang sebelumnya (pilkada 2019) 721 TPS menjadi 821 TPS. Karena setiap TPS ada 400 wajib pilih untuk pilkada 2024.
Faktor ketiga lanjut Abdullah, biaya alat pelindung diri (APD).
“Dulu APD dananya dari APBN. Sekarang APBD yang mendanainya,” ucap Ketua TAPD.
Dan ini baru KPU. Belum termasuk Bawaslu dan TNI/Polri yang sudah barang tentu usulan anggarannya juga naik pada APBD 2023.
Sehingga harapan Sekab, hal ini segera menjadi perhatian DPRD Banggai dalam hal ini Banggar, untuk memprioritaskan dana Pilkada pada momentum penetapan APBD tahun 2023.
Selain anggaran pilkada, Sekab Banggai juga meminta kepada Banggar tentang para honor daerah yang akan terakomodir dalam PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“Jangan sampai jadi PHK. Sehingga perlu disiasati dengan kesiapan anggaran,” pesannya. *
