Koruptor Pajak Daerah di Dispenda Banggai Divonis 10 Tahun

oleh -603 Kali Dibaca
Ilustrasi

PALU, Luwuk Times.ID – Hendra Prayudi Urusi, terdakwa kasus dugaan korupsi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Banggai, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Terdakwa juga membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta, subsider 2 tahun penjara.

Vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan JPU Irwanto, yang menuntut terdakwa pidana 7 tahun penjara, membayar denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa juga membayar uang pengganti Rp 800 juta, subsider 2 tahun penjara.

”Menyatakan terdakwa Hendra Prayudi Urusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Demikian amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Aisa Hi. Mahmud, Bonifasius N Ariwibowo dan Darmansyah sebagai hakim anggota, dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irwanto pada sidang secara virtual di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/ Palu, Rabu (10/3).

Aisa mengatakan, hal memberatkan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.Selain itu tidak ada pengembalian kerugian negara

Usai pembacaan putusan Aisa H. Mahmud berujar, terdakwa mempunyai hak menyatakan sikap, menerima atau pikir atas putusan tersebut, selama 7 hari, hak yang sama bagi penuntut umum.

Atas putusan tersebut, JPU Irwanto dan Wawan Ilham selaku penasehat terdakwa menyatakan masih pikir-pikir.

Sesuai dakwaan, Hendra Prayudi Urusi selaku Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Dispenda Banggai 2015.

Pada 2017, terdakwa Hendra Prayudi Urusi diangkat sebagai kepala sub bidang pendataan dan pendaftaran Dispenda Banggai.

Terdakwa ditugaskan sebagai penagih pajak daerah, di antaranya pajak hiburan, restoran, mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya wajib pajak menyerahkan sejumlah uang sesuai tertera dalam surat setoran pajak daerah (SPPD) kepada terdakwa.

sesuai perhitungan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, dalam kurun waktu 2016-2018 senilai Rp 846.897.410. (*)