Legalitas SiRekap Dipertanyakan, Ini Kekuatiran FORKOT

Ketua Umum FORKOT Kabupaten Banggai, Hasbi Latuba

Hasbi Latuba

LUWUK, Luwuktimes.id— Ketua Umum Forum Kota (FORKOT) Kabupaten Banggai Hasbi Latuba menilai, sistem informasi rekapitulasi (SiRekap) cukup baik dari sisi transparansi penyelenggara di pilkada serentak 2020.

Akan tetapi kata Hasbi kepada Luwuktimes.id Minggu (15/11), SiRekap hanya sekadar alat bantu informasi. Sementara kita ketahui bersama, aturan baku yang digunakan dalam penghitungan surat suara, tetap berjenjang, mulai dari PPS, PPK dan KPU sebagaimana diatur dalam PKPU. Dan itu dilakukan secara manual yakni menggunakan form C1 kecil.

Baca Juga:  Alumni 84 SMPN 1 Luwuk Suplai Bantuan ke Mamuju

“Semestinya KPU harus lebih transparan dan spesifik menjelaskan sejauh mana kekuatan hukum SiRekap dimaksud untuk menjadi pegangan semua pihak,” kata Hasbi.

Kekuatiran nanti lanjut Hasbi, meski semua saksi telah mengantongi form C1 kecil lalu di foto dan dikirimkan ke KPU, tapi dalam perjalannya dari TPS ke PPK terjadi perubahan tidak sesuai apa yang menjadi pegangan saksi di TPS.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  20 Oktober Bartho Tandigala Kampanye di Luwuk

Yang menjadi pertanyaan kata dia, apakah ini masih bisa dikembalikan semula atau bagaimana? Sebab kita ketahui bersama, praktek culas oleh oknum banyak terjadi ketika form C1 diantar ke PPK, begitu dibuka terjadi perubahan angka-angka didalamnya.

Baca juga: SiRekap jadi Alat Bantu KPU untuk Rekapitulasi di TPS

Padahal diketahui bersama C1 serupa yang dipegang para saksi juga asli dan dibumbuhi tandatangan.

Tidak sampai disitu kekuatiran Hasbi, ketika rekap dilakukan ditingkat kabupaten, juga para saksi memegang keaslian formulir, lagi-lagi ketika kotak kecamatan yang dibuka saat direkap ditingkat kabupaten, banyak ditemukan terjadi perubahan angka dalam hasil rekap tingkat PPK dimaksud.

Baca Juga:  Empat Figur Diwacanakan Berkompetisi di Muscab Demokrat

Padahal hal serupa pula, saksi telah mengantongi hasil rekap PPK yang asli dan dibumbuhi tandatangan.

Pertanyanya, e-rekap dimaksud apakah berkekuatan hukum merubah semua tingkatan rekap baik dimulai dari TPS, PPK dan KPU jika ditemukan ada kejanggalan hasil didalamnya?

Seharusnya saran Hasbi ini diurai secara gamblang oleh KPU sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi Pilkada kedepan. *

(yan)

Pos terkait