LUWUK— Dalam menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 yang disampaikan Bupati Banggai H. Amirudin pada rapat paripurna, Selasa (05/07/2022), Fraksi NasDem memberikan sejumlah catatan.
Melalui juru bicara Fraksi NasDem, Suparno menyampaikan beberapa hal. Pertama menyangkut pendapatan daerah.
Tahun 2021, Kabupaten Banggai menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 triliun. Dan angka itu mampu direalisasikan sebesar Rp 2,1 trilun atau naik sebesar 106,25 persen dari target.
Melihat persentase capaian tersebut, tentunya sangat menggembirakan. Hanya saja jika ditelisik lebih dalam, kenaikan pendapatan daerah itu hanya terjadi pada komponen dana transfer pemerintah pusat. Dan tidak menggambarkan adanya pertumbuhan baik pada komponen pendapatan asli daerah.
Pada komponen pendapatan asli daerah selama tahun 2021, justru mengalami degradasi yang cukup tajam dan tidak memberikan keyakinan tentang kesungguhan dan keseriusan dalam mengelola potensi yang ada.
Menurut Suparno, Pendapatan Asli Daerah target sebesar Rp233 miliar lebih, namun hingga akhir tahun anggaran hanya mampu terealisasi sebesar Rp190 miliar lebih atau sebesar 81,52 persen saja.
Uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu terdiri atas, Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp110 miliar. Namun hanya bisa terealisasi sebesar Rp 65 miliar atau hanya 59,27 persen dari target.
Sedangkan retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp30 miliar, pada kenyatannya hanya mampu terealisasi Rp9 miliar saja atau sebesar 32,60 persen.
Bahkan sambung Suparno, dalam beberapa kali pertemuan dan pembahasan oleh DPRD Banggai, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai selalu beralasan pada aspek dukungan insfrastruktur yang menjadi penyebap utama capaian target yang rendah.
Misalnya soal ketersedian kendaraan operasional, ketersediaan bangunan kantor dan lain-lain.
“Fraksi Partai NasDem meminta kepada pemerintah daerah, untuk secara serius memberikan perhatian terhadap dukungan infrastruktur, sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja pendapatan daerah,” ucap Suparno.
Selain itu, Fraksi NasDem berpendapat perlu adanya upaya pengembangan sumber sumber pendapatan asli daerah yang lain, yang selama ini belum tersentuh dengan baik.
Salah satu potensi pendapatan asli daerah yang ada adalah soal menjamurnya sarang walet diberbagai pelosok Kabupaten Banggai. Fenomena tersebut menggambarkan adanya potensi yang dimiliki Kabupaten Banggai dan perlu mendapatkan perhatian dari perangkat daerah.
Belanja Daerah
Begitu pula dengan belanja daerah juga menjadi catatan fraksi yang diketuai Sientje Najoan ini.
Belanja daerah tahun 2021 target Rp2,1 triliun sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi Rp2,0 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas, belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp1,4 triliun, belanja modal sebesar Rp216 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp19 miliar dan belanja transfer sebesar Rp361 miliar dalam hal ini Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Berkaitan dengan belanja daerah, Fraksi Partai NasDem memberikan penegasan terhadap beberapa hal.
Pertama, komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam merealisasikan atau menjalankan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Fraksi NasDem melihat adanya keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, akibat perangkat daerah tidak tepat waktu dan baru melaksanakan program dan kegiatan pada semester kedua setiap tahun anggaran.
Kedua, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabuaten Banggai dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai, untuk tidak menimbulkan kegaduhan didalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
ULP Diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak mencoreng prestasi dan penghargaan yang sudah diterima selama ini. Maraknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat jasa kontruksi akir-akhir ini, sangat mengganggu citra dan kredibilitas pemerintah daerah dihadapan masyarakat.
Ketiga, realisasi belanja bantuan untuk BUMDes di 24 BUMDes yang menjadi sasaran pertama di tahun 2021. Hendaknya adanya monitoring dan pendampingan secara khusus. Sehingga alokasi anggaran yang sudah digelontorkan untuk mewujudkan fisi dan misi pemerintah daerah, benar benar bisa termanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan kemandirian desa.
Keempat, Fraksi Partai NasDem mengharapkan agar pemerintah daerah mencermati perkembangan agenda nasional tentang penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah, terutama untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, yang dikuatirkan hal tersebut akan mengganggu sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. *
