LUWUK – Upaya preventif pencegahan tindakan korupsi Dana Desa melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel terus dihidupkan Pemerintah Kabupaten Banggai, melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa selaku OPD leading sektor penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hasilnya, selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Banggai berhasil menjaga tata kelola keuangan desa dengan pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni pada tahun 2020 capaiannya 89,55 % dan 2021 Capaiannya 96,8 %.
Atas raport hijau dari KPK tersebut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah, menyelenggarakan
“Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2022”, bertempat di Ruang Rapat Umum Sekretariat Daerah Banggai.
Turut hadir Anggota DPD RI Dr. Muhammad J. Wartabone SH.,MHi, Direktur PAKP Dan TKD BPKP Pusat Wasis Prabowo SE., Ak., MM, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Evenri Sihombing, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng Irfa Ampri Ak.,MA.,PhD, Kasubdit FPKD Direktorat FPKAPD Kemendagri Ihram SH., MM, Sekda Banggai Ir. Abdullah Ali M.Si., Staf Khusus Bupati, Kepala Inspektur Inspektorat Imran Suni, Kadis PMD Amin Jumail, Direktur Oprasional Bank Sulteng Ramiyatie, Kepala Cabang BRI Luwuk Siyamto, dan para peserta Workshop para Camat dan Kepala Desa.
Bupati Banggai Ir. H. Amirudin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya kepada BPKP dan Anggota Komite IV DPD RI, atas kesempatan yang di berikan sehingga Kabupaten Banggai ditunjuk untuk menyelenggarakan Acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022.
“Hal ini di harapkan agar dapat terjalin koordinasi yang baik bagi seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan penyaluran dan pembangunan dana desa,” ucap Bupati.
Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa, ditegaskan Bupati Amirudin, harus di kelola dengan tata pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.
Sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini, Bupati Amirudin menginformasikan, bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banggai telah mengimplementasikan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes).
Lanjut kata Bupati, keberadaan Kepala Desa sebagai penggerak masyarakat dan pembangunan desa sangatlah strategis dan penting dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan derajat hidup masyarakat desa.
“Oleh karena itu workshop ini menjadi landasan yang penting dan startegis bagi kepala desa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa secara lebih baik,” pinta Bupati.
Bupati Amirudin berpesan kepada seluruh Kepala Desa bahwa dana desa dapat menjadi anugerah, apabila di kelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaliknya dapat menjadi musibah apabila digunakan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kesempatan ini, Bupati menghimbau kepada seluruh peserta workshop untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal sampai selesai sehingga memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait pengelolaan dan pembangunan desa.
Setelah sambutan Bupati, dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama, serta penyerahan Piagam dan Plakat kepada Bupati Banggai oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Bank Sulteng Cabang Luwuk, dan Bank BRI Cabang Luwuk.
Selanjutnya Penyerahan Plakat dari Bupati Banggai kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulteng.
Juga dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan Atas Capaian Kabupaten Banggai Sebagai Peringkat Terbaik 1 Atas Kinerja Pengelolaan Dana Desa TA. 2021 Lingkup Provinsi Sulteng yang di serahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulteng.
(Sub Bag. Dokumentasi Pimpinan Bag. Prokopim Setda Banggai)
