Oleh: Muhadam Labolo
Kata Prof. Von Schmid, guru besar di Brussel, sebagaimana abstraksi ide Aristoteles, para pemikir terbaik percaya bahwa aristokrasi adalah bentuk ideal dalam pemerintahan. Mereka percaya para aktor pemerintahan yang memiliki kemampuan berfikir lewat akal sehat mampu memecahkan setiap masalah. Tapi aristokrasi rupanya punya penyakit bawaan, yaitu lupa diri hingga asyik mencitrakan diri agar masyhur di tengah masyarakat (timokrasi).
Kritik terhadap aristokrasi mendorong lahirnya oligarchi. Sekumpulan orang berlebih yang kata Abraham Maslow pada titik tertentu tak perlu sibuk memikirkan urusan perut, tapi bagaimana mengaktualisasikan diri pada masyarakat dengan semua harta kekayaan yang dimiliki. Sayangnya olirgarchi punya cacat bawaan pula, mereka hanyalah kumpulan para pemodal (kapitalis) yang lupa diri dan menyedot keringat kaum papa kapan saja. Hasilnya mereka yang berlebih melaju kaya, yang miskin terkesan dipelihara, tumbuh dan berkembang menjadi bahan perencanaan projek. Untuk alasan itu pun diklasifikasi dalam tingkatan kemiskinan agar mudah diintervensi lewat aneka kebijakan.
Antitesa terhadap oligarchi mendorong lahirnya democracy, satu upaya mematahkan nafsu kaum kapitalis agar memerdekakan rakyat jelata. Tapi rakyat yang banyak itu tak semua cakap, lebih banyak yang pandir dibanding yang berpikir. Eksesnya adalah mobokrasi yang suatu ketika berakhir dengan perilaku anarchi. Dalam jangka panjang hal ini tidak saja mengancam kaum pemodal berkelas, juga penguasa dan rakyat sesamanya. Bukan rahasia lagi jika pemerintah disibukkan oleh potensi konflik atas nama kelompok yang bergerak vertikal maupun horisontal.
Terhadap kegagalan demokrasi menumbuhkan satu keyakinan pada sebagian orang bahwa kita hanya butuh satu kekuatan yang efektif dan efisien untuk mengendalikan pemerintahan. Sepanjang aktornya baik tak sedikit model ini diminati lewat penguasa yang bijak. Namun cita ini bukan tanpa patologi, dibanyak negara memunculkan pemerintahan absolut berciri tiran. Tiran pun punya cacat bawaan, yaitu sewaktu-waktu, sadar atau tidak dapat menelan hak dasar masyarakat atas nama otoritas apa saja, termasuk tradisi dan Tuhan.
Pada semua kelemahan dan kelebihan sistem politik itu kata filosof Perancis Michael Foucault, kita membutuhkan setidaknya tiga hal, pertama, institusionalisasi kekuasaan yang ketat lewat konstitusi agar kekuasaan tak berjalan sewenang-wenang, mencampuradukkan wewenang, bahkan bersikap sewenang-wenang. Kedua, kekuasaan mesti dibagi agar tak menumpuk, apalagi sampai tercipta sentralisasi. Ketiga, kekuasaan mesti dikontrol dan dibagi menjadi bagian dalam masyarakat (governance). Dengan tiga prinsip penting itu apapun bentuk dan sistem yang kita gunakan dengan sendirinya akan menyelamatkan pemerintahan dari sisi buruknya sendiri. *
(penulis adalah dekan fakultas pemerintahan IPDN)
