Hj. Sulianti Murad dan H. Zainal Abidin Alihamu.
PAGIMANA, Luwuktimes.id – Salah satu program populis segera diterapkan bakal paslon bupati/wakil bupati Banggai, Hj. Sulianti Murad-H. Zainal Abidin Alihamu (HATIMU).
Apabila rakyat melegitimasi keduanya memimpin Kabupaten Banggai melalui pilkada 2020, maka paslon dengan jargon ‘membangun dengan hati’ ini akan mengaktifkan kembali 54 ribu BPJS kesehatan warga kurang mampu yang sebelumnya nonaktif.
Demikian orasi politik disampaikan Ketua Tim Koalisi Pemenangan HATIMU, Masnawati Muhammad, dihadapan ratusan warga Kecamatan Pagimana pada kegiatan silahturahim bersama paslon HATIMU Kamis (17/09/2020).
Sebagai politisi Partai Gerindra, Masnawati dalam pengantar orasi politiknya menegaskan tentang alasan utama PAN-Gerindra memilih pasangan Hj.Sulianti Murad-Zainal Abidin Alihamu sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai.
Seperti dikutip dari BanggaiPost, pasangan kandidat HATIMU memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan sebuah perubahan di Kabupaten Banggai.
Keduanya merupakan kombinasi ketokohan yang dinilai tepat memimpin daerah ini.
Sulianti Murad merupakan sosok pengusaha sukses yang sangat dekat dengan rakyat. Sementara bakal calon Wakil Bupati Zainal Abidin Alihamu, merupakan tokoh agama, berpengalaman di dunia birokrasi yang sangat dikenal oleh rakyat.
“Bagi kami keduanya sosok yang pas untuk memimpin Kabupaten Banggai,” tegas Ketua Komisi 1 DPRD Banggai ini.
Selanjutnya, Masnawati sedikit menjabarkan visi misi kandidat HATIMU yang tentu saja berorientasi keberpihakan pada rakyat.
Diantaranya, membangun Zona integritas berbasis IT (informasi teknologi) untuk mengontrol kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Melalui metode ini dapat meminimalisasi penyelewengan program yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Akan termonitoring setiap saat. Tidak ada lagi bantuan diberikan kepada yang tidak berhak menerima. Semuanya harus tepat sasaran,” tegasnya Masnawati.
Gebrakan lain yang tidak kalah populis adalah akan mengaktifkan kembali sebanyak 54 ribu BPJS Kesehatan warga kurang mampu yang di nonaktifkan Pemerintah Daerah, dikarenakan ketidakmampuan keuangan daerah membayar iuran BPJS.
Selanjutnya, pemberian bantuan modal usaha kreatif bagi kaum perempuan, dan para pemuda di daerah ini.
Dan kata Masnawati, masih banyak program yang kami gelontorkan untuk menunjang dan peningkatan perekonomian masyarakat di berbagai aspek pembangunan. *
(rls/yan)
