Ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu pertama, pemilu serentak akan membuat media sosial ataupun media konvensional dipenuhi dengan pergerakan politik selama 2 tahun penuh, dimulai dari 2023 pada masa kampanye dan di tahun 2024 yaitu pada masa pemilihan.
Yang kedua adalah keikutsertaan para politisi muda untuk bersaing menduduki kursi parlemen ataupun kepala daerah yang akan secara langsung menggaet suara dari para pemilih muda.
Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024 akan ada penambahan pemilih baru 8,08% atau 22,3 juta orang yaitu saat ini berusia 15-19 tahun.
Jumlah ini tersebar di seluruh kota dan pelosok daerah Indonesia. Dengan jumlah cukup besar ini, para politisi akan menjadikannya sebagai objek politik.
Kaum muda masih belum menetapkan posisi untuk menyeimbangkan perpolitikan bangsa.
Melihat kondisi perpolitikan yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak pula pemuda yang masih bersikap apatis ataupun apolitis.
Maraknya kasus korupsi, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, dan lemahnya fungsi pengawasan yang ada di parlemen menjadi penyebabnya.
Dari segi pemuda sebagai pelaku politik, jumlah pemuda yang saat ini sedang menduduki kursi parlemen masih tergolong sangat minim.
Dan sebagian besar pemuda yang menduduki parlemen mempunyai status ekonomi yang kuat dan berlatar belakang keluarga politisi.
Sedangkan untuk pemuda yang berasal dari status ekonomi menengah ke bawah dan keluarga bukan politisi masih kesulitan untuk mendapatkan akses dalam politik.
Kesetaraan tersebut masih belum tercapai sehingga suara rakyat masih belum terserap secara inklusif dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang memihak.
Oleh karena itu, di tengah problematika yang terjadi pada bangsa ini perlu ada gebrakan baru agar terjadi perubahan yang lebih baik. Salah satunya berasal dari pemuda.
Selain pemuda sebagai pelaku yang berkontestasi di bidang politik maupun pemuda yang menggunakan hak pilihnya.
Optimisme berkontribusi dari anak muda untuk bangsa tetap harus dikobarkan.
