Perbaikan Infrastruktur Pasca Banjir, Prioritas Komisi 2 DPRD Banggai

Suasana rapat kerja Komisi 2 DPRD Banggai bersama OPD teknis, terkait perbaikan infrastruktur pasca banjir di Kecamatan Luwuk Timur dan Bunta, Kamis (15/09/2022). (Foto: Istimewa)

Reporter Sofyan Labolo

LUWUK— Komisi 2 DPRD Banggai konsisten dalam mengawal perbaikan infrastruktur yang rusak pasca banjir pada dua kecamatan, yakni Luwuk Timur dan Bunta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya alat kelengkapan dewan (AKD) ini melaksanakan kunjungan kerja pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulteng.

Hasilnya, Dinas Cikasda Sulteng merespon usulan Komisi 2 DPRD Banggai untuk proses reklamasi sungai, yang ditandai akan ada survei dari OPD teknis tersebut.

Kamis (15/09/2022), komisi yang membidangi masalah pembangunan itu melaksanakan rapat kerja (raker).

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  BPC HIPMI Banggai Gelar Safari Ramadhan di Luwuk Timur

Dalam raker itu, Komisi 2 melibatkan sejumlah pihak terkait dengan peristiwa banjir yang melanda 5 desa, yakni Pohi dan Indang Sari Kecamatan Luwuk Timur serta Huhak, Pongian dan Tuntung Kecamatan Bunta.

Dan raker itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi 2 DPRD Banggai pada lima titik wilayah banjir.

Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang. (Foto: Hasbi Latuba)

Rapat Kerja

“Tadi kami raker. Dan itu merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kami pada lima desa pasca banjir,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang kepada Luwuk Times, Kamis (15/09/2022) tadi malam.

Baca Juga:  Bupati Cup, Bunta Menang Melawan Luwuk Utara, Pagimana Taklukkan Bualemo

Berdasarkan undangan raker, kalangan yang hadir memenuhi undangan Komisi 2 itu yakni, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, Disperkimtan dan Disdukcapil.

Selanjutnya ada Camat Bunta, Camat Luwuk Timur, serta lima kepala desa dan perwakilan PT. KFM.

Apa saja yang menjadi keputusan rapat? Politisi Partai NasDem ini menyampaikan garis besarnya.

Baca Juga:  Rp 256 Miliar pada APBD Banggai Tahun 2021 bukan Silpa

Intinya kata Sukri, DPRD mendesak pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk segera membenahi infrastruktur yang rusak pasca banjir.

Begitu pula dengan sejumlah kebutuhan alat rumah tangga, identitas kependudukan, ijazah serta surat penting lainnya milik warga terdampak, menjadi kewenangan OPD teknis.

Soal penganggaran perbaikan infrastruktur warga yang menjadi korban banjir, menjadi penegasan Uci-sapaan Sukri Djalumang.

“Yang pasti Komisi 2 DPRD Banggai akan mengawal penganggaran infrastruktur, baik pada APBD Perubahan 2022 maupun pada penetapan APBD 2023. Karena ini menjadi bukti komitmen kami,” tegas mantan kandidat Wakil Bupati pada Pilkada Banggai beberapa tahun lalu. *

Pos terkait