Reporter Sofyan Labolo
LUWUK, Luwuk Times.ID – Sekretaris Komisi 1 DPRD Banggai, Suparno mengaku sedih ketika turun lapangan dengan melihat sikap otoritas kepala desa (Kades). Karena jiwa otoritas itu sudah muncul, akibatnya lahir pro kontra di tengah masyarakatnya.
Hal ini disampaikan Suparno pada rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengaduan BPD terhadap Kades Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai, Senin (31/05/2021).
Sebagai mantan Kades Bukit Makarti Kecamatan Toili Barat dua periode, Suparno sudah banyak makan asam garam terhadap jabatan tertinggi di level desa tersebut.
Dia pun membandingkan dengan jabatan Kades di eranya.
“Dulu Kades digaji Rp175 ribu yang dibayar per tiga bulan. Sekarang gaji Kades Rp3,5 juta per bulan. Tapi kenapa Kades yang gajinya kecil mampu bekerja maksimal dan disukai rakyatnya,” tanya Suparno.
Baca juga: Usai RDP, Kades Lobu Nyaris Diamuk Warganya di Kantor DPRD
Menurut politisi Partai NasDem ini, munculnya jiwa otoritas Kades, lebih disebabkan keterlibatan yang sangat jauh di politik praktis. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi berada di rel yang benar.
Soal kasus Kades Lobu yang diadukan BPD dan masyarakat, bagi Suparno solusinya adalah selesaikan di Inspektorat Kabupaten Banggai.
“Yang bisa selesaikan ini adalah Inspektorat. Silakan audit terbuka,” kata Suparno.
Sebelum menutup statemen pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad, satu pesan Suparno.
“Silakan Kades jadi jago. Tapi jangan jadi jagoan. Itu yang membuat anda tergelincir,” ucap Suparno. *
