Reporter Hasbi Latuba
LUWUK – Meski tidak menafikkan perlunya pembuatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Banggai, sebagaimana pokok pokok pikiran DPRD Banggai, namun mengelola perairan jauh lebih besar meraup potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
“Perairan kita ini sepanjang 613,25 kilometer. Kalau ini terkelola, maka potensi PAD kita, jauh lebih besar ketimbang mengelola TPI. Ini hanya membandingkan saja,” kata Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Banggai Rusdi Rahmat kepada Luwuk Times di gedung DPRD Banggai, dua hari lalu.
Menurut Rusdi, salah satu penyebab target pajak tidak terpenuhi, karena selalu fokus dengan fasilitas infrastruktur di darat seperti TPI. Tapi mengabaikan infrastruktur perairan, seperti menyiapkan alat tangkap memadai.
“Tahun ini saja dari target yang Rp. 1,4 miliar, baru terserap 5 persen. Mestinya ini dirubah dengan pola berkosentrasi pada sektor alat tangkap dan armada kapal nelayan,” ujar Rusdi.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab target retribusi sulit terpenuhi, karena fokus pungut retribusi hanya pada TPI.
“Beberapa wilayah tidak ada TPI. Tapi saya dengar dari DPRD mau bangun TPI baru. Itu sudah baik, tapi kecil kalau tumpuan retribusinya hanya itu,” terangnya.
Rusdi sedikit memberi ilustrasi, bayangkan saja kalau pungut retribusi hanya seputar tempat pendaratan ikan. Berharap transaksi jual beli ikan. Sudah include retribusi kamar mandi dan WC.
“Ya memang sulit PAD kita besar, kalau potensinya seputaran itu saja,” ujar dia lagi.
Belum lagi ada pombongkaran ikan tidak lewat TPI.
