Pilkada

Segmen IV Ustad Zainal jadi Bintang, Dua Kali Minta Maaf pada Rival

227
×

Segmen IV Ustad Zainal jadi Bintang, Dua Kali Minta Maaf pada Rival

Sebarkan artikel ini
Calon wakil bupati Banggai, H. Zainal Abidin Alihamu memberi penjelasan tentang Sakip, pada debat publik putaran II, Minggu (22/11). (Foto: Sofyan)

LUWUK, Luwuktimes.id— Penampilan calon wakil bupati Banggai, H. Zainal Abidin Alihamu pada debat publik putaran II, Minggu (22/11) memukau. Kevokalan calon Banggai II Sulianti Murad ini muncul pada segmen IV. Ustad Zainal-begitu sapaannya layak jadi bintang pada segmen paslon saling melontarkan pertanyaan tersebut.

Calon wakil bupati nomor urut 03 Mustar Labolo mendapat kesempatan bertanya kepada paslon 01. Isi pertanyaannya seputar sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah atau Sakip. Sebagai mantan ASN, Ustad Zainal pun meladeni pertanyaan mantan atasannya di birokrasi tersebut.

Bicara Sakip berarti bicara tentang reformasi birokrasi. Kita tahu bersama kata dia, salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga terwujud yang namanya WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani).

Baca:  Maju di Pilkada Banggai, Beniyanto atau Samsul Bahri Mang Mundur dari Lembaga Legislatif

Paslon HATIMU (tagline Hj. Sulianti Murad-H. Zainal Abidin Alihamu) berkomitmen soal itu. Bahkan kata Ustad Zainal, menempatkan nomor urut wahid di dalam sejumlah program unggulannya.

Baca juga: APBD Anjlok Petahana Diserang Dua Paslon, Begini Jawaban HY

“Saya teringat dengan pesan orang tua saya. Nak, kalau anda ingin menjadi seorang pemimpin, anda tidak harus pintar. Anda cukup bijak, adil dan jujur,” katanya.

Baca:  Begini Harapan Ustad Erik Ketika HATIMU Jadi Bupati dan Wakil Bupati

Benar isi pesan tersebut. Sebab kata Ustad Zainal, saat ini banyak orang yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Makanya saat ini dibutuhkan orang pintar dan pintar merasakan apa yang kami rasakan.

Kembali pada konteks reformasi birokrasi lanjut Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Banggai ini, untuk membentuk suatu pemerintahan yang bersih, maka yang harus kita lakukan adalah menempatkan pejabat di birokrsi itu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan bidangnya.

“Agama mengajarkan kepada kita bahwa setiap pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya,” ucapnya.

error: Content is protected !!