982 Kali Dibaca

Simak Pesan Bupati Banggai Amirudin buat 403 Pejabat Fungsional

  • Bagikan
Pesan Bupati Banggai
Bupati Banggai H. Amirudin. (Foto: Istimewa)

Reporter Sofyan Labolo

LUWUK H. melantik sekaligus mengambil sumpah kepada 403 pejabat penyetaraan pejabat pengawas menjadi lingkup pemerintah , bertempat halaman kantor Bupati Banggai, Kamis (30/12).

Sejumlah Amirudin pada kegiatan yang turut hadir , Sekda, para Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, para Asisten Setda Banggai, para Pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) dan para Kabag Setda Banggai tersebut.

Bupati Amirudin mengatakan, pelantikan sudah sering dilaksanakan. Semua itu merupakan kebutuhan organisasi perangkat daerah yang harus dilakukan. Dan  tentu saja itu sebagai upaya untuk pembinaan karier aparatur sipil negara.

Baca Juga:  Mewakili Bupati, Asisten II Buka Pelatihan dan Sertifikasi DTS

Olehnya kata Bupati Amirudin, kita senantiasa melakukan koreksi dan evaluasi bila terjadi kekosongan jabatan untuk segera mengisi dengan aparatur terbaik yang kita miliki agar tidak berdampak serius pada terhambatnya kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Bupati Amirudin menekankan, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pada saat ini, sesuai undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (). Dan peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020.

Dalam upaya menciptakan yang lebih dinamis dan profesional serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan kepada publik, pemerintah melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Hal ini sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS.

Baca Juga:  Polemik SK Bupati Tentang Dirut Perumda, Ini Solusi Dekan Hukum Untika

Dalam dunia birokrasi, sambung kepala daerah berlatar belakang pengusaha ini, rotasi dan promosi merupakan suatu proses biasa.

Melalui proses tersebut, seorang pejabat akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru serta memperluas wawasan dalam lingkungan kerjanya.

Hal ini adalah tuntutan alamiah sebagai konsekwensi dari proses regenerasi pejabat dilingkungan pemerintah.

Otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

  • Bagikan
error: Content is protected !!