DKISP Kabupaten Banggai

DPRD Banggai

Tolak Tambang Nikel di Masama, Politisi NasDem Pasang Badan

151
×

Tolak Tambang Nikel di Masama, Politisi NasDem Pasang Badan

Sebarkan artikel ini
Politisi Partai NasDem Banggai Sukri Djalumang (paling kanan) menghadapi para pendemo di kantor DPRD Banggai, Rabu (06/01). (Foto: Sofyan)

LUWUK, Luwuk Times.ID— Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang tampil single saat menghadapi para aktivis mahasiswa yang menggelar aksi demo damai di DPRD Banggai, Rabu (06/01).

Politisi Partai NasDem ini menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap aksi penolakan tambang nikel yang diaspirasikan HMI Cabang Luwuk Kabupaten Banggai.

Bahkan di depan pendemo yang mendapat pengawalan aparat kepolisian itu, Sukri secara tegas menyatakan siap mengakomodir apa yang menjadi tuntutan.

“Saya tetap berpihak pada rakyat. Apalagi mereka yang memilih saya menjadi anggota dewan. Makasanya saya siap pasan badang untuk masyarakat di dapil III,” kata Sukri.

Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Banggai ini berujar, sebelum mahasiswa menggelar demo tentang penolakan pertambangan nikel di wilayah kepala burung include di dalamnya Kecamatan Masama, aspirasi serupa juga disampaikan masyarakat adat Kecamatan Masama.

Baca:  Bimtek di Surabaya, Adkasi Undang 35 Anggota DPRD Banggai

Bagi Uci-sapaan politisi yang satu ini, hal tersebut menjadi motivasinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sebelum adik-adik mahasiswa, masyarakat adat juga menolak kehadiran investasi tambak nikel. Itu menambah spirit bagi kami,” kata Sukri.

Meskipun secara tegas menolak pertambangan nikel yang dianggap tidak akan mensejahterakan rakyat, namun mantan kandidat Wakil Bupati Banggai di pilkada lima tahun lalu ini mengaku belum bisa mengambil keputusan.

Baca:  Terbukti Korupsi, Komisi 3 Rekomendasikan ke Jalur Hukum

“Secara pribadi saya mendukung aspirasi ini. Tapi saya belum bisa mengambil keputusan secara kelembagaan,” kata Sukri.

Olehnya sambung mantan Ketua Gapensi Kabupaten Banggai ini, pihaknya akan membawa persoalan ini pada tingkat pembahasan komisi, dengan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kebetulan persoalan ini sesuai dengan tupoksi Komisi 2, sehingga saya akan mengundang OPD terkait, termasuk perwakilan mahasiswa,” jelas dia.

Tentang kapan dilaksanakannya rapat kerja, Sukri mengaku masih akan dijadwalkan.

“Pokoknya dalam waktu dekat. Selain OPD juga perwakilan mahasiswa kami libatkan. Akan ada undangan resmi nantinya,” ucap Sukri. *

(yan)

error: Content is protected !!