DKISP Kabupaten Banggai

DPRD Banggai

Usulan Normalisasi Sungai, Komisi 2 DPRD Banggai ke Pemprov Sulteng

446
×

Usulan Normalisasi Sungai, Komisi 2 DPRD Banggai ke Pemprov Sulteng

Sebarkan artikel ini
Penulis: Sofyan LaboloSumber Berita
Komisi 2 DPRD Banggai meninjau lokasi banjir pada empat titik di Kecamatan Luwuk Timur dan Kecamatan Bunta. (Foto: Istimewa)

LUWUK— Komisi 2 DPRD Banggai akan berkonsultasi dengan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain dalam agenda konsultasi yang terjadwal tanggal 12 September itu sekaligus mengajukan usulan anggaran normalisasi sungai pada sejumlah desa di Kabupaten Banggai yang terdampak banjir.

Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang kepada Luwuk Times, Jumat (09/09/2022) mengatakan, selama 2 hari, yakni 6-7 September 2022, Komisi 2 melihat langsung lima desa yang terdampak musibah banjir.

Hari pertama bertandang ke Desa Indang Sari dan Pohi Kecamatan Luwuk Timur. Sedang pada hari kedua, giliran Desa Huhak, Tuntung dan Pongian Kecamatan Bunta yang terkunjungi.

Baca:  Dua Ranperda Kantongi Catatan dari Biro Hukum Pemprov

“Selain melihat langsung kondisi lapangan, kami juga berkesempatan menyalurkan bantuan kepada warga pada lima desa itu,” ucap Sukri.

Hasil kunjungan kerja itu sambung politisi Partai NasDem Kabupaten Banggai ini, rata-rata meluapnya air ke badan jalan hingga membanjiri pemukiman warga, lantaran sudah dangkalnya sungai.

“Perlu proses pengerukkan atau normalisasi sungai. Karena rata-rata sungainya sudah dangkal,” ucapnya.

Komisi 2 DPRD Banggai menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak banjir, baik di Kecamatan Luwuk Timur maupun Bunta. (Foto: Istimewa)

Terkait dengan itu kata Om Uci-sapaannya, Komisi 2 berinisiatif untuk mengajukan proposal anggaran tentang normalisasi sungai pada pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng.

Baca:  Batia Sisilia Hadjar: Saya Besar karena Media

“Proposalnya sudah siap. Dan sebelumnya juga kami telah berkonsultasi dengan OPD teknis,” ucapnya.

Kalaupun sambung wakil rakyat asal dapil III ini, APBD Pemprov Sulteng tahun anggaran 2023 sudah terbahas, maka bisa ada langkah alternatif.

“Kan ada belanja tak terduga pada Pemprov. Saya harap bisa terakomodir usulan ini,” katanya.

Tentang berapa pagu anggaran untuk normalisasi sungai, Sukri belum dapat memberi gambaran.

“Untuk estimasi anggarannya menjadi ranah OPD teknis,” kata Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Banggai ini. *

error: Content is protected !!