LUWUK— Para investor industri tambang baik yang telah beroperasi ataupun baru akan masuk wajib memperhatikan perbaikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Banggai.
Pernyataan buat para investor tambang ini disampaikan Wakil Bupati Banggai Furqanudin saat memberikan sambutan mewakili Bupati Banggai pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2023, bertempat Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Senin (28/3/22).
“Isu-isu sentral terkait keberlangsungan dan perbaikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar area pertambangan harus menjadi prioritas para investor. Olehnya masalah terkait lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi munculnya konflik agraria harus terdeteksi dan terselesaikan sejak dini,” tegas Wakil Bupati.
Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Furqanudin mengingatkan meski Kabupaten Banggai terbuka terhadap investasi pada sektor ekstraktif, tetapi harus tertangani secara terpadu dengan memprioritaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banggai. Terlebih khusus lagi yang berada pada sekitar area pertambangan.
“Jangan sampai ada izin pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dengan izin pertambangan. Apalagi wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, atau daerah yang telah memiliki HGU,” kata Wabup Banggai.
Dan kami berharap sambung Furqanudin, OPD terkait bisa jeli mengatasi hal tersebut sehingga kedepan tidak ada lagi pengaduan dari masyarakat.
Konflik Agraria
Sejalan dengan pernyataan Wabup, Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto dalam penyampaian pokok-pokok pikiran mewakili anggota legislatif turut menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Banggai dan semua elemen terkait untuk serius dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria dan permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya investasi pertambangan.
Berdasarkan laporan Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Evaluasi Bappeda Litbang Banggai, Sri Desiyani Benda, SE, ada dua tujuan Musrenbang RKPD 2023.
Pertama menyepakati isu strategis permasalahan dan program pembangunan daerah.
Kedua menyepakati kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran.
Adapun tema yang diangkat yaitu, “Kemandirian Ekonomi Daerah Didukung Penguatan Daya Saing SDM, Penguatan Transformasi Digital, dan Kualitas Pelayanan Publik”.
Ia juga menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda penyusunan RKPD Tahun 2023. Setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Musrenbang Desa/Kelurahan (1/22), Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 (7/2/22), Musrenbang Kecamatan (14/2-2/3/22) dan Forum Perangkat Daerah (15-16/3/22).
Sejumlah pihak menjadi peserta kegiatan tersebut. Yakni Forkopimda Kabupaten Banggai, Pimpinan dan Anggota DPRD Banggai, Staf Khusus dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD.
Selanjutnya para kepala OPD, Kepala Bagian Setda Banggai, Pimpinan Perguruan Tinggi, para Camat, perwakilan Perangkat Adat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda dan organisasi perempuan.
Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamal Ariansyah, S.STP, M.Si pada kesempatan itu memaparkan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023. *
(Tim Liputan DKISP Kabupaten Banggai)
Discussion about this post