LUWUK, Luwuk Times – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejak 22 Januari 2025 mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Dr. Sutrisno K. Djawa, menyoroti kebijakan ini dan menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan efisiensi secara selektif.
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menetapkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun.
Namun, Dr. Sutrisno menilai efisiensi tidak boleh mengorbankan masa depan bangsa hanya demi memperbaiki kesalahan pengelolaan keuangan di masa lalu.
Dampak pada Pendidikan dan Kesehatan
Dr. Sutrisno menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah tidak boleh menjadikan kedua sektor ini sebagai target utama efisiensi.
Jika pemerintah mengurangi anggaran pendidikan, perguruan tinggi, terutama swasta, akan menaikkan biaya kuliah.
Konsekuensinya, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses pendidikan tinggi.
“Jika pemerintah memangkas anggaran pendidikan, masyarakat kurang mampu akan semakin sulit mendapatkan pendidikan berkualitas. Ini akan berimbas pada kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Dr. Sutrisno saat diwawancarai oleh media ini.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengurangan anggaran kesehatan akan menyebabkan penurunan layanan medis.
Peningkatan angka stunting, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.
Solusi dan Alternatif Efisiensi
Dr. Sutrisno menyarankan pemerintah untuk lebih fokus mengurangi anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Seperti perjalanan dinas pejabat dan belanja administratif.
Ia juga menekankan perlunya dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap berkembang dan menopang perekonomian nasional.
“Pemerintah harus memastikan efisiensi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan,” tambahnya.
Diharapkan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menghambat pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.*
Discussion about this post