LUWUK TIMES, Banggai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai terus mematangkan langkah strategis untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Pemkab menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pengoperasian aplikasi SIKS-NG di Kecamatan Bualemo.
Langkah ini merupakan komitmen langsung Bupati H. Amirudin dan Wakil Bupati Banggai H. Furqanuddin dalam mendorong tata kelola data penanganan kemiskinan berbasis validity dan accuracy.
Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, aparatur desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga operator SIKS-NG tingkat desa dan kelurahan.
Bualemo menjadi wilayah lanjutan setelah kegiatan serupa sukses digelar di delapan kecamatan lainnya, seperti Lamala, Mantoh, Balantak, hingga Nuhon.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., hadir membuka acara didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, Ronal Rizal Pudje, S.STP., M.M.
Sentilan Keras untuk Pemerintah Desa
Dalam arahannya, Kadinsos Hariadi Bola menegaskan bahwa kehadiran lini terdepan pemerintah desa dan operator pendataan bukan sekadar pemenuhan formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral serta pelayanan publik.
“Pemerintah desa dan operator adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan warga. Merekalah kunci utama agar data masyarakat penerima bantuan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hariadi.
Ia juga melayangkan sentilan menyayangkan ketidakhadiran sejumlah aparatur desa.
Menurutnya, absen dalam forum vital ini berisiko memutus rantai informasi, yang pada akhirnya bisa merugikan warga miskin di wilayah tersebut akibat data yang tidak terbarui (outdated).
Kolaborasi Lintas Sektor
Upaya pembenahan data ini dilakukan secara menyeluruh dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders):
Data Kemiskinan dan Desil (Dinsos dan BPS). Kabid Penanganan Fakir Miskin, Ronal Rizal Pudje, bersama perwakilan BPS Banggai, Indra Prasetyo Wibowo, memaparkan pentingnya pemahaman DTSEN dan sistem desil.
Pembaruan data serta verifikasi lapangan berkala menjadi kunci agar anggaran perlindungan sosial tidak salah sasaran.
Integrasi Data Kependudukan (Disdukcapil). Sekretaris Disdukcapil Banggai, Hasanudin Baadi, S.H., mengingatkan pentingnya pembaruan data adminduk seperti pelaporan warga meninggal dunia agar tidak menimbulkan kendala administrasi saat penyaluran bansos.
Perlindungan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Herdiansyah, S.E. (BPJS Kesehatan) mengulas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK).
Jamaludin Fakri (BPJS Ketenagakerjaan) memaparkan perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Pekerja Rentan.
Terungkap bahwa Pemkab Banggai telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi sekitar 37.000 tenaga kerja rentan di wilayahnya.
Asah Keterampilan Teknis Operator Desa
Agar tidak sekadar teori, sesi bimtek teknis dilanjutkan dengan pelatihan langsung aplikasi SIKS-NG yang dipandu oleh operator tingkat kabupaten, Auli Rahman, S.P.
Para operator desa diajak langsung mempraktikkan proses penginputan, pembaharuan, hingga penyelarasan data.
Acara ditutup dengan diskusi interaktif untuk mencari solusi konkret atas berbagai kendala teknis maupun administratif yang sering ditemui petugas di lapangan.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Banggai menegaskan bahwa fondasi utama pengentasan kemiskinan adalah data yang akurat.
Keterlibatan aktif operator desa serta aparatur lokal menjadi kunci utama agar tidak ada warga rentan yang terabaikan. *
Sumber Dinsos Banggai
