Oleh: Apriyanto
RENCANA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memisahkan Dinas Pendidikan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) adalah langkah mundur di tengah semangat reformasi birokrasi nasional.
Di saat Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan penyederhanaan struktur pemerintahan, Tojo Una-Una justru menempuh arah sebaliknya memperlebar struktur yang gemuk dan berbiaya tinggi.
Kebijakan ini menunjukkan betapa sebagian pemerintah daerah masih terjebak pada logika jabatan, bukan pelayanan.
Ketika APBD terbatas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh dari ideal, memecah dinas berarti menambah kursi, menambah pejabat, dan tentu saja menambah anggaran.
Padahal yang dibutuhkan publik bukanlah gedung baru atau nomenklatur segar, melainkan pelayanan yang cepat, transparan, dan terukur hasilnya.
Di tengah dorongan Presiden untuk memangkas struktur tidak efisien, langkah Pemkab ini justru menambah beban pegawai dan operasional.
Pemerintah daerah seharusnya fokus pada kinerja, bukan memperbanyak jabatan.
Efisiensi bukan soal memangkas manusia, melainkan memangkas ego struktural yang tak perlu.
Dengan memisahkan dinas tanpa analisis kebutuhan dan beban kerja yang jelas, pemerintah daerah hanya sedang memindahkan masalah birokrasi dari satu meja ke meja lain, tanpa pernah menyentuh akar masalah lemahnya tata kelola dan minimnya inovasi pelayanan publik. Misalnya digitalisasi layanan pada website setiap Dinas yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una.
Lebih dari itu, kebijakan ini berpotensi menciptakan tumpang tindih program dan lambannya koordinasi antar sektor.
Padahal pendidikan dan kepemudaan justru saling terkait keduanya berbicara tentang investasi jangka panjang pada manusia, bukan soal siapa kepala dinasnya.
Jika efisiensi benar benar menjadi prioritas, seharusnya Tojo Una-Una mengalihkan energi politiknya untuk digitalisasi layanan, penguatan kapasitas SDM, dan pemangkasan rantai birokrasi. Bukan menambah dinas yang hanya akan melahirkan struktur tanpa fungsi.
Sebab efisiensi sejatinya tidak diukur dari banyaknya jabatan yang dibentuk, tetapi dari seberapa cepat birokrasi bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. *
Penulis adalah Mahasiswa Tojo Una-Una di Gorontalo (Foto: Penadata.com)
