Untuk Pembaca
Ikuti terus berita-berita kami di Luwuk Times

FKP Ranwal RKPD 2027: Pemkab Banggai Matangkan Arah Pembangunan Berbasis Aspirasi Publik

OlehSofyan291 dilihat
Bupati Banggai Amirudin
A-AA+A++

LUWUK TIMES — Pemerintah Kabupaten Banggai terus mematangkan arah pembangunan daerah dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2027, yang digelar di Estrella Hotel dan Conference, Rabu (24/12/2025).

Forum strategis ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi, gagasan, serta masukan konstruktif dalam merumuskan prioritas pembangunan Banggai ke depan.

Bupati Banggai, Amirudin, dalam sambutannya menegaskan bahwa FKP bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

“Penyusunan RKPD tidak boleh bersifat administratif semata. Dokumen ini harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, menjawab isu strategis daerah, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” tegas Bupati.

Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2027 mengusung “Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif, Didukung Pelayanan Publik Prima dan Infrastruktur Wilayah yang Merata.”

Sejalan dengan tema tersebut, Pemkab Banggai menetapkan sejumlah fokus utama pembangunan, di antaranya:

  1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar;
  2. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi unggulan daerah;
  3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel juga menjadi perhatian serius. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan hidup dinilai penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kondisi terbatasnya dana transfer pusat ke daerah, Bupati Amirudin menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Setiap program, kata dia, harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, serta hasil yang nyata.

“Tidak boleh ada lagi kegiatan tanpa indikator, tanpa target, dan tanpa dampak. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan output dan outcome yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Banggai, Bupati juga mendorong perangkat daerah agar memasukkan program percepatan pembangunan Quick Wins dalam penyusunan RENJA 2027, sebagai terobosan kreatif dan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, Indra Prasetyo Wibowo, S.ST., M.P.W.P, memaparkan capaian indikator makro daerah Tahun 2025 serta gambaran Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2025 mencapai 73,44, meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

“Seluruh dimensi IPM menunjukkan tren perbaikan, seiring dengan membaiknya hampir semua indikator makro daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ramli Tongko, S.Sos., ST., M.Si, memaparkan secara rinci Ranwal RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2027. Forum juga diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Banggai yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan penandatanganan berita acara.

FKP ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi profesi, perwakilan lembaga adat, hingga jajaran pejabat pemerintah daerah.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Melalui forum ini, diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2027 dapat tersusun secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan sebagai pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing. *

Pasang Iklan Anda Disini_1