BANGGAI, Luwuk Times— Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Kabupaten Banggai langsung action.
Lembaga penyelenggara teknis pemilu dan pemilihan ini siap menjalankan putusan MK dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dua kecamatan, yakni Simpang Raya dan Kecamatan Toili.
“Putusan MK sudah kita dengar dan saksikan semalam. Dan kami sudah rapat secara internal,” kata Ketua KPU Banggai Santo Gotia, Selasa (25/02/2025) tadi pagi.
Pada prinsipnya sambung Santo, KPU Banggai menghormati sekaligus akan menindaklanjuti apa yang menjadi putusan MK tersebut.
Sebagai bentuk respons, KPU Banggai saat ini sedang merancang terkait persiapan secara cepat dan tepat. Itu karena waktu pelaksanaan PSU hanya 45 hari.
Dan juga dalam waku dekat ini, KPU Banggai segera berkoordinasikan dengan semua stakeholder dan pemangku kepentingan untuk kelancaran PSU berdasarkan putusan MK.
Hal senada juga disampaikan komisioner KPU Banggai, Mahmud.
Para prinsipnya kata dia, KPU Banggai akan melaksanakan putusan MK. Dan saat ini pihaknya sedang menunggu arahan dari pusat, baik petunjuk teknis dan lainnya, dalam pelaksanaan PSU pada dua kecamatan tersebut.
KPU Banggai juga tambah Mahmud, akan turun ke dua kecamatan tersebut, dalam rangka sosialisasi PSU kepada warga.
Demikian juga dengan badan adhoc, perlu melaksanakan persiapan yang matang dalam pelaksanaan PSU.
“Insya Allah kita akan mengulang PSU denngan aman dan damai. Hal itu kita sudah pernah laksanakan (pemilihan yang aman dan damai), tinggal mengulang saja khususnya pada dua kecamatan tersebut,” ucap Mahmud.
Keputusan MK
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim MK, Suhartoyo membacakan keputusan PHP Kabupaten Banggai, yakni dengan membatalkan keputusan KPU Banggai, sekaligus memerintahkan pelaksanaan PSU pada dua kecamatan, Toili dan Simpang Raya, Senin (24/2/2025) malam.
KPU Banggai dan Bawaslu Banggai berkoordinasi dengan KPU Sulteng, KPU RI, Bawaslu Sulteng serta Bawaslu RI untuk kepentingan PSU tersebut.
Terhadap aparat kepolisian juga diperintahkan untuk berpartisipasi dalam proses pengamanan pelaksanaan PSU. Penyelenggara Pemilu diperintahkan untuk melaksanakan PSU dalam jangka waktu 45 hari. *
Reporter Sofyan Labolo
Discussion about this post