LUWUK TIMES— Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama para kepala daerah se Sulteng menggelar rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi capaian program prioritas nasional Asta Cita Presiden RI di Provinsi Sulawesi Tengah.
Rakor tersebut berlangsung di Estrella Hotel and Conference Center Luwuk, Senin (17/11/2025).
Hadir pula sejumlah pejabat Forkopimda. Antaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim, Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat.
Hadir juga Kepala Staf Kodam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng dan Sulbar Yudhi Riandy.
Rakor tersebut sekaligus merumuskan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan 100 persen program Asta Cita pada 2026 se Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar mengatakan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada 2026 harus kita lihat sebagai peluang untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan program prioritas nasional.
Seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih (KMP), dan program ketahanan pangan.
“Efisiensi anggaran yang kita lakukan saat ini bukanlah sebuah krisis fiscal. Tetapi bagian dari strategi perencanaan,” ujar Gubernur Anwar.
Dia menjelaskan, dana transfer ke daerah (TKD) tahun depan menurun hingga 40 persen. Namun anggaran untuk kementerian/lembaga yang menyokong program Asta Cita meningkat hingga dua kali lipat.
“Artinya apa. Kita harus punya kreativitas yang kuat untuk bisa mengambil dana yang dua kali lipat pada kementerian itu melalui program Asta Cita,” terang Gubernur.
Solusi dari kebijakan pemangkasan anggaran tersebut, kata Gubernur, yaitu dengan memasifkan program-program yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Sepanjang program Astacita itu kita ajukan, maka dana pasti akan meluncur ke daerah,” kata Gubernur Anwar.
Untuk program MBG mislanya, Gubernur Anwar menargetkan semua sekolah se Sulteng sudah harus terlayani program MBG pada 2026. Begitu juga dengan program prioritas lainnya.
“Kalau ini terjadi, saya yakin dan percaya, anggaran besar yang akan masuk ke Sulawesi Tengah akan menggerakkan roda ekonomi daerah,” tuturnya.
Warga Miskin
Gubernur juga menegaskan, setiap program harus memberi manfaat langsung kepada warga miskin.
“Setiap program harus menyentuh langsung ke rakyat miskin. Kalau tidak ada, tolak,” tegas Gubernur Anwar.
“Saya sangat berharap kerja sama yang baik dari semua kepala daerah, bagaimana caranya supaya Astacita Bapak Presiden pada 2026 bisa terwujud 100 persen se Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah menandatangani MoU tentang sinkronisasi data spasial dan tekstual menuju kebijakan satu peta: Sulteng Satu Data Pertanahan.
“Kedepan, kepala daerah sudah bisa punya peta terkait objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jadi, kalau ada kasus tanah, tinggal buka aplikasinya,” ujar Gubernur Anwar.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian program prioritas nasional pada wilayahnya masing-masing. Hasil rakor evaluasi pelaksanaan program Asta Cita akan disampaikan ke Presiden Prabowo. *
