Reporter Muh. Dahlan
SALAKAN— Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Irwanto IT Bua kecewa terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bangkep.
Pasalnya, instansi itu tidak proaktif terhadap permintaan Pansus DPRD Bangkep terkait dokumen temuan BPK RI yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah.
Dan kekecewaan politisi Partai Golkar ini terhadap Inspektorat tersebut, disampaikannya kepada Luwuk Times, Kamis (31/03) tadi malam.
“Kami sudah menyurat ke Inspektorat melalui Bupati untuk meminta data temuan BPK RI. Tapi hingga kini belum juga mendapat respon,” kata Irwanto dengan nada kesal.
Data Inspektorat itu kata Irwanto, cukup penting. Karena akan dijadikan bahan pembanding bersama data yang ada pada Pansus. Irwanto berharap Inspektorat dapat bekerjasama dengan Pansus legislatif.
“Kita punya tanggungjawab bersama terhadap upaya pengembalian kerugian negara, yang jumlah cukup fantastik ini. Inspektorat sangat kami butuhkan kerjasamanya,” ujarnya.
Soal data Pansus, Irwanto mengaku telah mengantongi beberapa temuan dari sejumlah OPD. Antaranya, Dinas PU, Dikbud, Dinkes dan Sekretariat DPRD serta beberapa OPD lainnya.
Meski diperhadapkan pada masalah teknis, namun Irwanto tetap yakin akan menyelesaikan masalah ini.
“Saya optimis akan menyelesaikan tugas Pansus ini sesuai yang ditargetkan,” pungkasnya.
Rencananya minggu depan, Irwanto akan mengagendakan untuk memintai keterangan sejumlah pihak terkait yang ada hubungannya dengan temuan BPK-RI.
Sekadar publik tahu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaa BPK-RI tercatat terdapat puluhan miliar kerugian negara. Angka itu adalah akumulasi temuan BPK-RI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020.
Besaran temuan ini, selanjutnya direspon oleh DPRD Bangkep dengan membentuk Pansus, dengan tujuan untuk mendorong pengembalian kerugian negara. *
Discussion about this post