Luwuk Times, Banggai — Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Banggai dan mitra kerja menggelar rapat koordinasi (rakor), bertempat ruang rapat umum kantor Bupati Banggai Kecamatan Luwuk Selatan, Jumat (22/9/2023).
Wakil Bupati Banggai yang juga Ketua TPPS Furqanuddin Masulili hadir pada rakor tersebut. Orang nomor dua di Kabupaten Banggai ini memberi warning kepada 23 camat.
Secara tegas ia meminta kepada para camat agar menurunkan angka prevalensi stunting di wilayahnya kecamatan, dengan secara masif mengkampanyekan dan mendorong kesadaran masyarakat, terutama para ibu, agar rutin memeriksa kesehatan ibu dan balita ke Posyandu.
“Diharapkan keseriusan para camat dalam menekan angka stunting ini di wilayah masing-masing. Itu sudah tugas kita untuk memberikan dukungan dan imbauan kepada masyarakat,” ujar Wabup Furqanuddin.
Wabup juga meminta semua kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai ayah/ibu asuh stunting supaya aktif berperan dan menjalankan program penanganan stunting.
“Kita sudah ada SK (surat keputusan), bupati yang dikeluarkan tentang ayah dan ibu asuh stunting. Ini diharapkan bisa berjalan dengan baik,” kata Wabup Furqanuddin.
Prevalensi Stunting
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai I Wayan Suartika melaporkan, data sementara prevalensi stunting di Kabupaten Banggai sampai dengan survei terakhir di tahun 2023 berada di angka 19,8 persen.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kabupaten Banggai menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Dari 29,9 persen di tahun 2019 menjadi 26 persen di 2021, dan terus turun hingga di angka 24,3 persen pada 2022.
Sementara Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 harus tercapai. Angka stunting nasional tahun 2022 tercatat sebesar 24,1 persen.
Pohon Kinerja
Wakil Ketua TPPS Banggai yang juga Kepala Bappeda Banggai Ramli Tongko mengatakan, pihaknya telah merumuskan kerangka logis sebagai upaya penurunan prevalensi stunting dalam model pohon kinerja.
Hal ini memudahkan perangkat daerah mengidentifikasi program kerja mereka yang berkaitan dengan penurunan angka stunting.
“Kami di Bappeda sudah merumuskan kerangka logisnya. Kami buatkan pohon kinerjanya. Sudah sampai di titik paling bawah dengan semua indikator-indikator kinerjanya. Nah, itu sudah kita lakukan desk, bahkan sampai dengan belanjanya,” ujar Ramli. *
DKISP Banggai
Discussion about this post