Advertising

Example floating
Example floating

Dugaan Sunat Honor Nakes Memanas, Komisi 1 DPRD Banggai Siap Semprot Kadinkes dan Kapuskesmas

Lisa Sundari: Kami tidak akan segan mengeluarkan rekomendasi sanksi berat

Sofyan
Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari
Ayam Geprek
Dapur Mom's Arsy
Ayam Geprek
Rp 15.000
Ayam Geprek
Dapur Mom's Arsy
Ayam Geprek
Rp 15.000

Order via WhatsApp
A-AA+A++

Luwuk Times, Banggai — Dugaan praktik penyaluran sepihak hingga pemotongan jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Banggai sampai juga di telinga DPRD Banggai.

Bahkan Komisi I DPRD Kabupaten Banggai pasang badan dan siap membongkar dugaan permainan oknum Kepala Puskesmas yang tega memangkas hak para nakes.

IMG-20260829-WA0006

Respons keras ini dipicu oleh aduan para nakes yang sebelumnya bergulir lewat Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar.

Tak mau sekadar menjadi penonton, Komisi I menegaskan bakal menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau parlemen.

Baca Juga:  Gebrakan Sekwan Herlita Tongko, Mantapkan Disiplin dan Genjot Kinerja Sekretariat DPRD Banggai

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Lisa Sundari, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat hak nakes dimainkan oleh oknum pejabat.

“Kami di Komisi I menganggap ini persoalan serius. Hak-hak tenaga kesehatan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sepihak oknum pejabat. Kami tidak ingin berhenti di keluhan saja, makanya langsung kita tindak lanjuti lewat forum resmi,” tegas Lisa.

Pekan Depan Dipanggil Lewat RDP

Guna membongkar dugaan penyelewengan ini, Komisi I akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus pada pekan depan.

Baca Juga:  Menunggu Kepastian Angka dari Pusat, Rapat Banggar DPRD Banggai dan TAPD Diskors

Seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banggai beserta Kepala Dinas Kesehatan akan dipanggil paksa untuk memberikan klarifikasi terbuka.

Lisa menekankan bahwa forum RDP mendatang bukan sekadar formalitas atau ajang silaturahmi, melainkan bentuk pengawasan menohok dari legistatif.

“Minggu depan kami undang para Kepala Puskesmas dan Kadinkes. Kita mau dengar langsung penjelasan mereka sekaligus memastikan benar atau tidaknya praktik pemotongan yang merugikan nakes ini,” ujarnya.

Baca Juga:  Kunci Arah Pembangunan Banggai 2027 Resmi Digenggam, Bupati Amirudin: Fokus Hasil, Bukan Fungsi

Ia juga menambahkan, jika dalam RDP terbukti ada penyelewengan anggaran atau penyalahgunaan wewenang, Komisi I tidak akan segan mengeluarkan rekomendasi sanksi berat.

“Kalau ditemukan penyimpangan, kami minta Dinkes ambil tindakan tegas. DPRD punya fungsi pengawasan, dan ini momentum untuk melindungi hak nakes dari oknum nakal,” tambah Lisa.

Di akhir keterangannya, Lisa memberi apresiasi tinggi atas keberanian para nakes yang bersuara serta respons cepat Fraksi Partai Golkar yang membawa aspirasi ini ke meja Komisi I. *