LUWUK TIMES, Luwuk — Krisis layanan air bersih di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, kian meresahkan warga.
Buruknya pengelolaan yang selama ini ditangani Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai menjadi akar masalah utama tak mengalirnya air ke rumah-rumah warga, hingga memicu desakan agar Pengolahan Air Minum (PDAM) segera turun tangan.
Hasby Latuba, salah seorang warga Desa Tontouan, secara tegas menyuarakan keprihatinannya pada Jumat (25/09/2026).
Menurutnya, pengelolaan fasilitas vital seperti air bersih tidak bisa lagi diserahkan kepada BUMDes yang minim profesionalisme.
“Kalau cuma berharap pada pengelola BUMDes, tentu tidak profesional. Mulai dari manajemen penagihan iuran air hingga pemeliharaan jaringan pipa sangat memprihatinkan,” ujar Hasby.
Ia menyoroti kondisi teknis di lapangan yang dinilai sangat jauh dari standar kelayakan. Konstruksi jaringan pipa mulai dari jalur sekunder hingga tersier terpasang secara asal-asalan tanpa penanganan tenaga ahli.
Hal inilah yang disinyalir menjadi alasan utama mengapa pasokan air sering tersendat dan tak kunjung sampai ke kran warga.
Tak berhenti di situ, Hasby juga mempertanyakan transparansi keuangan BUMDes terkait dana iuran pelanggan yang dinilai tidak jelas peruntukannya.
Mengingat adanya dugaan penyimpangan dan ketidakjelasan tata kelola anggaran, ia meminta pihak berwenang untuk tidak tinggal diam.
“Ini harus menjadi perhatian serius dari Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH). Sangat tidak masuk akal, desa yang lokasinya begitu dekat dengan sumber mata air justru kesusahan air bersih,” tegasnya.
Masalah ini kian mendesak untuk segera diselesaikan mengingat laju pertumbuhan penduduk di Desa Tontouan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Jika pengelolaan air bersih terus dibiarkan tanpa penanganan profesional dari PDAM, krisis air bersih dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup warga Tontouan di masa depan. *
