Untuk Pembaca
Ikuti terus berita-berita kami di Luwuk Times

Krisis Legitimasi dan Tren Kepemimpinan

OlehSofyan33 dilihat
A-AA+A++

Oleh: Muhadam Labolo

TREN kepemimpinan pemerintahan mengalami gerak sentripetalistik. Efeknya, kewenangan di lingkar elips kembali ke sumbu kekuasaan. Daerah sebagai planet penyangga eksis walau sulit bernafas. Ekonomi lesu kendati secara fisual disana-sini tampak pembangunan.

Tren itu tak hanya di Indonesia. Amerika dan sejumlah negara di eropa turut terdampak. Bandul kekuasaan sangat bergantung pada style kepemimpinan. Donald Trumph tetap menjadi ikon. Demikian pula Perancis, Inggris, Italia dan beberapa lainnya. Kekuasaan mengalami arus balik.

Disisi lain negara-negara itu mengalami tekanan akibat delegitimasi kekuasaan, malfunction administrasi, mengentalnya dominasi militer, timpangannya ekonomi Gen Z, serta ketidakadilan terhadap ekstraksi sumber daya.

Terhadap legitimasi, mengutip Weber dan Habermas (1922, 1973), Ia menentukan kontinuitas pemerintahan. Entah itu legitimasi legalistik, lebih lagi legitimasi politik. Bila kepemimpinan mengalami rush-legitimasi, Ia bukan saja tak lagi diterima secara moral, juga terancam kehilangan nyawa.

Di Perancis, Inggris dan Jerman, pemerintah kehilangan legitimasi akibat gagal memperpendek jarak dissosiasi. Kesenjangan itu bukan hanya diarahkan pada pemerintah, juga pada subkultur ekonomi yang selama ini lebih dulu berjarak.

Di negara itu, tren kepemimpinan memandu negara mempersiapkan perang. Indikasinya anggaran militer meningkat. Sementara masa depan Gen Z dan realitas masyarakat seperti kehilangan harapan. Ekonomi lesu tanpa jaminan keterjangkauan. Di titik itu ekspresi sosial berubah anarkis.

Krisis mendera di hampir 10 negara di eropa. Negara seakan mengarahkan masa depan Gen Z di ujung bedil. Tak ada upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih nyaman, kecuali bersiap jadi tentara. Negara membawa harapan suram bagi Gen Z. Mereka hidup di tengah ketegangan geopolitik.

Militer dan militerisasi seperti mendapat ruang. Rakyat kehilangan peluang bertani jagung, mengolah sawah, mengembangkan ekonomi, bahkan meningkatkan pendidikan. Semua terisi baju loreng, bahkan coklat. Kata seorang penasehat presiden, itu bukan militerisme tapi negara sedang menuju sosialisme.

Sejumlah riset menunjukkan ambivalensi atas peran militer dalam ruang sipil. Mayoritas memberi signal bahwa kehidupan sipil yang lebih baik tak dicapai hanya dengan melibatkan militer dalam kehidupan domestik (Edmondson, 2023). Ada cara lain yang jauh lebih menjanjikan.

Kehidupan lebih baik bila ada garis diametral antara peran sipil dan militer. Apalagi bila negara dalam kondisi normal. Tanpa kejelasan itu kultur komando dapat membunuh keberanian mengoreksi kesalahan dan inovasi. Yang tersisa hanya birokrasi kuno dengan ciri kaku, mekanik-robotik.

Kepatuhan buta dapat menggeser profesionalisme dan partisipasi-kolaboratif. Sepertinya, tren kepemimpinan pemerintahan dunia dan lingkungan domestik seakan sedang bergerak kesitu. Populisme mengembalikan kekuatan negara pada individu, bukan penguatan institusi.

Tentu saja perubahan itu menuntut kecerdasan dan keberanian subkultur sosial. Sebab faktanya, perubahan tak bisa diharap lahir dari atas, tapi dari lapis subkultur sosial yang mungkin akan membawa tren baru kepemimpinan pemerintahan dimasa mendatang. Kepemimpinan transformasional dan adaptif. *

Pasang Iklan Anda Disini_1

Rekomendasi untuk Pembaca

Peran Ilmuan Pemerintahan di Era Disrupsi Digital
Membenahi Alamat Kritik Kepada Pemerintah
Menyederhanakan Urusan Pusat di Daerah
Melibatkan Daerah Dalam Program Nasional
Memulihkan Otonomi, Refleksi 81 Tahun Merdeka
Kesulitan Mencari Sapu Bersih

IKLAN: Pengunguman Berkas Seleksi Direktur dan Dewas. KLIK Iklan