LUWUKTIMES.ID — Sekalipun sebagai salah satu partai politik (parpol) pengusung pada Pilkada 2020, namun tak melemahkan daya kritis NasDem pada pemerintahan Amirudin dan wakilnya Furqanuddin.
Partai yang diketuai Batia Sisilia Hadjar ini tetap konsen mengkritisi kebijakan Pemkab Banggai yang dinilainya tak maksimal.
Sorotan Fraksi Partai NasDem itu lahir setelah mencermati dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai tahun anggaran 2023, yang dibacakan Wabup Furqanuddin, Senin (1/4/2024) malam.
Fraksi yang diketuai Sientje Najoan ini mengingatkan Pemda Banggai untuk memaksimalkan progres realisasi belanja infrastruktur.
Penekanan itu setelah mencermati dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai tahun anggaran 2023 yang dibacakan Wabup Furqanuddin Masulili.
Berdasarkan pencermatan fraksi ini, realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rata-rata progres pencapaian belanja infrastruktur tidak pernah mencapai 100 persen.
“Setiap realisasi belanja, tidak pernah mencapai 100 persen. Masih banyak program tidak terealisasi,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem, DPRD Banggai, Sukri Djalumang.
Dalam berbagai kesempatan rapat, mulai dari rapat komisi, rapat badan anggaran hingga rapat paripurna sebut Sukri Djalumang, Fraksi Nasdem senantiasa mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemilik program bernilai puluhan rupiah untuk melaksanakan jauh sebelum berakhir.
Pelaksanaan program ber-budget tinggi yang membutuhkan waktu panjang ungkap Uci-sapaan karibnya, sejatinya instansi teknis telah menyiapkan sejak jauh hari sebelumnya. Tujuannya agar pelaksanaan program itu tidak dikejar dengan waktu yang singkat.
Tak terealisasi 100 persen anggaran program infrastruktur itu dapat dilihat dari statistik kinerja Pemda Banggai.
Tahun 2022 misalnya, realisasi progres pekerjaan infrastruktur berada di kisaran 82 persen dan tahun naik di kisaran 92 persen.
Akibat tak tercapai pencapaian 100 persen anggaran itu, maka menyisakan anggaran cukup besar tak terpakai atau biasa disebut dengan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran).
“Seharunya belanja jangan banyak Silpa. Artinya, benar benar terealisasi dengan baik,” tekan Uci.
Terhadap fakta demikian, Fraksi NasDem ungkap Uci, menyarankan kepada Pemda Banggai atau instansi teknis semisal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengerjakan program infrastrukur di triwulan pertama atau minimal triwulan kedua.
Kebanyakan proyek infrastruktur dikerjakan pada triwulan tiga dan triwulan. Akibatnya, waktunya sangat mepet. * stp
Baca: Sinyal Fraksi PHP Jilid II di DPRD Banggai, PAN Belum Respon
