Pagimana, Luwuk Times— Program Koperasi Merah Putih menjadi salah satu agenda besar pemerintah. Sasarannya mulia, yakni mewujudkan kedaulatan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa.
Adapun tujuan utama dari program ini yakni menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan. Termasuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa.
Bagi Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pemuda Bajo Jayabakti (IMPBJ) Kecamatan Pagimana, Putra Rasyida, S.H, langkah ini perlu mendapat dukungan, sehingga outputnya tepat buat masyarakat.
Namun dalam praktiknya kata Putra kepada Luwuk Times, Selasa (27/05/2025), koperasi sering menghadapi tantangan.
Dalam hal manajemen keuangan, transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana.
Banyak koperasi yang mengalami kendala dalam tata kelola keuangan yang baik. Akibatnya tidak jarang banyak yang bermasalah dengan penyalahgunaan dana.
Ini yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, terkait dengan pembentukan Koprasi Merah Putih.
Karena menurut Putra, potensi resikonya tinggi. Monopoli komoditas serta pembiayaan miliaran rupiah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan praktik korupsi.
“Terlebih apabila pengelola koperasi tidak memiliki pemahaman tentang tata kelola keuangan yang memadai,” ucapnya.
Tidak bisa kita pungkiri tambah Putra, mari bersama-sama mendukung program pemerintah.
Untuk bagaimana bisa menghasilkan hasil yang maksimal di tengah masyarakat. Sekaligus untuk memajukan ekonomi desa. Jangan sampai niat baik ini justru memicu potensi penyalahgunaan anggaran.
Ia mencontohkan sebagaimana terjadi saat ini, BUMDes yang sampai sekarang belum ada pelaporan pertanggungjawaban.
Alih-alih kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan, malah menghasilkan kerugian uang negara. Hal ini yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan transparansi keuangan. Caranya, dengan melibatkan dinas atau lembaga terkait.
Terlebih lagi penguatan sistem pelaporan keuangan yang dapat terakses secara publik. Hal ini menjadi solusi untuk mengurangi praktek korupsi tersebut. *
Discussion about this post