LUWUK TIMES — Panggung politik jelang Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Banggai mulai menyita perhatian publik.
Dinamika internal partai berlambang bintang mercy ini mendadak memanas menyusul menguatnya perdebatan seputar syarat pencalonan ketua serta peta kekuatan akar rumput.
Dua nama santer dikabarkan bakal bersaing ketat memperebutkan kursi pimpinan DPC Partai Demokrat Banggai, yakni H. Samiun L. Agi dan Bali Mang.
Secara administratif dan struktural, kubu Bali Mang sempat dihadapkan pada dua ganjalan krusial.
Pertama, merujuk pada Peraturan Organisasi (PO) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bakal calon ketua diwajibkan minimal telah menjadi pengurus partai selama satu tahun.
Syarat ini dinilai sebagian kalangan menjadi batu sandungan bagi Bali Mang.
Kedua, dari sisi dukungan akar rumput, posisi H. Samiun L. Agi tampak berada di atas angin.
Seluruh Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat se-Kabupaten Banggai disebut-sebut merupakan gerbong bentukan Samiun.
Jika pertarungan berujung pada mekanisme voting di lantai Muscab, di atas kertas Samiun diprediksi mendulang keunggulan suara.
Menanggapi kalkulasi politik tersebut, mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banggai, Badrin Nonsi, memberikan pandangan strategisnya saat dikonfirmasi Luwuk Times, Jumat (13/11/2026).
Menurut Badrin, aturan normatif dalam PO memang ada, namun dinamika Demokrat tidak sekadar berhenti pada hitung-hitungan administratif semata.
Ada diskresi politik yang lebih tinggi, yakni kehendak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta petunjuk langsung dari Ketua Umum (Ketum).
“Betul ada aturan itu. Tapi ingat, di atas PO ada keinginan DPD untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Banggai dan ada petunjuk Ketum, di mana kandidat calon Ketua DPC harus dilihat sejarah politiknya, punya track record politik di wilayah tersebut,” tegas Badrin.
Lebih lanjut, Badrin membeberkan bahwa mekanisme Muscab di Partai Demokrat tidak melulu ditentukan oleh hasil voting mutlak di tingkat cabang.
Seluruh rangkaian keputusan Muscab pada akhirnya akan dikembalikan kepada putusan DPD.
Oleh karena itu, penentuan akhir nahkoda Demokrat Banggai sangat bergantung pada penilaian objektif DPD terhadap rekam jejak masing-masing kandidat.
“Nah, tinggal kita lihat siapa yang DPD putuskan berdasarkan rekam jejak kandidat. DPD akan menggunakan putusan bahwa Ketum yang memutuskan,” kata Badrin.
“Silakan Pak Samiun bertarung di tingkat DPD, kalau DPC kabupaten hanya tingkat melaksanakan musyawarah,” pungkas Badrin.
Sekaligus ia memberikan sinyal bahwa pertarungan ini tidak hanya soal hitungan suara di tingkat bawah, melainkan juga pertarungan legitimasi di tingkat provinsi hingga pusat. *
Reporter Sofyan Labolo
