Opini

Kajian Situasi Daerah dan PR Besar Sulawesi Tengah

1537
×

Kajian Situasi Daerah dan PR Besar Sulawesi Tengah

Sebarkan artikel ini

Sehingga seringkali para calon pekerja mengikuti kursus K3, Sertifikasi izin Oprator dll harus keluar daerah ke Cepu, kota Makasar dan daerah maju lainnya.

Sejauh ini Balai Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas yang di kelola oleh pemerintah tidak berstandar kompetensi yang ditetapkan oleh industri.

Ketiga, kegiatan ekstraktivisme, seperti tebang, gali, dan ekstraksi, berpotensi mengganggu lingkungan.

Kemudiaan, kebutuhan lahan yang luas juga mendorong alih-fungsi lahan secara besar-besaran.

Tak bisa dipungkir tingginya konflik agraria di Sulawesi Tengah hampir diseluruh kabupaten dengan industri ekstraktif terjadi gejokal perlawanan. Penurunan lahan pertanian juga tidak lepas dari alih-fungsi lahan.

Kempat, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Baca:  Distorsi Representasi Dalam Demokrasi

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Intinya standarisasi kemiskinan dilihat dari outcame dan tidak mengacu pada income ini juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya program penuntasan kemiskinan.

Ditambah lagi dalam penuntasan kemiskinan anggaran bersumber dari pendapatan negara (program nasional) bukan dari hasil pendapatan daerah.

Kelima, perusahaan daerah (prusada) belum berjalan maksimal.

Dalam beberapa kasus kemiskinan di Sulawesi Tengah juga disebabkan oleh tringginya perusahaan dari luar daerah yang menjadi subcon dan sapplier di industri – industri besar. Seperti migas dan pertambangan di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan putaran ekonomi mengalir ke luar daerah.

Baca:  Kehidupan Sekuler Kapitalis Melahirkan Individu Sadis

Sementara kita memiliki kapasistas dan sumber daya yang cukup.

Tidak heran jika wilayah tapak proyek juga masih menjadi penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar.

Kabupaten Banggai dengan industri migasnya juga masuk dalam data kemiskinan ekstrim 2023.

Dari semua situasi ini apa jalan yang harus kita ambil? Jika dibutuhkan kami siap mendiskusikan program terkait solusi dari situasi ini.!!! *

Penulis adalah pengamat

error: Content is protected !!