Dalam konteks ini, praktik politik uang, fitnah, dan adu domba tidak dapat diterima karena bertentangan dengan tujuan luhur politik sebagai jalan pengabdian.
4. Implikasi Politik Uang, Intimidasi, dan Teror
Praktik politik uang, intimidasi, dan teror tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang mendalam. Dampak negatifnya mencakup:
1. Merusak Moralitas Bangsa
Dengan mengandalkan politik uang, masyarakat diajarkan untuk mendahulukan kepentingan materi daripada integritas moral. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:
وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۗ
“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.” (QS. Al-An’am: 152).
2. Menghalangi Pemimpin yang Berintegritas
Pemimpin yang terpilih melalui politik uang biasanya kurang memiliki kompetensi dan keberpihakan pada rakyat. Mereka lebih berorientasi pada pengembalian modal politik daripada melayani masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:
إِذَا وُسِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari).
3. Memicu Ketegangan Sosial
Intimidasi dan teror dalam pemilu menciptakan ketakutan di masyarakat, mengganggu stabilitas sosial, dan merusak hubungan antar kelompok. Hal ini bertentangan dengan misi Islam untuk menjaga harmoni dan persaudaraan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ
“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya (dalam bahaya).” (HR. Bukhari dan Muslim).
5. Prinsip Kemenangan Sejati: Solusi untuk Perbaikan Politik
Untuk mengatasi persoalan politik uang, intimidasi, dan pelanggaran lain dalam pemilu, perlu diimplementasikan strategi yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan. Berikut adalah solusi yang dapat diterapkan:
a. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat
Masyarakat harus diberdayakan dengan pendidikan politik yang mencakup:
Pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan visi.
Kesadaran akan bahaya politik uang, intimidasi, dan pelanggaran lainnya.
Pendidikan ini dapat dilakukan melalui institusi keagamaan, lembaga pendidikan, dan media. Dalam hal ini, Islam memberikan prinsip penting:
وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
“Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42).
b. Penegakan Hukum yang Tegas
Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, intimidasi, dan kecurangan. Hukuman harus memberikan efek jera, sebagaimana perintah Allah SWT.:
وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ
“Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menegakkan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. An-Nur: 2).
c. Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu
Pemilu harus dilakukan secara transparan dengan sistem yang menjamin kejujuran dan keadilan. Teknologi digital dapat digunakan untuk meminimalkan manipulasi dan kecurangan.
d. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat
Para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan pentingnya etika politik. Mereka dapat menjadi panutan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
Discussion about this post