Tekanan budaya itu tentu tak melupakan afirmasi bagi etnik tertentu seperti Orang Asli Betawi (OAB). Mereka perlu dilibatkan dalam aspek politik dan ekonomi. Misalnya menyediakan posisi sebagai wakil kepala daerah atau sejumlah kursi di legislatif provinsi. Wakil kepala daerah tak perlu dipilih, cukup diangkat lewat mekanisme representasi.
Bagaimana bila status Jakarta menjadi daerah otonom biasa? Artinya, sentrum otonomi tidak hanya di provinsi, bisa merembes ke semua wilayah administratif menjadi daerah otonom. Ini bisa lebih complicated dan serius.
Bila Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, Barat dan Kepulauan Seribu berubah menjadi daerah otonom, konsekuensi logisnya kita membutuhkan kursi DPRD dan Birokrasi yang lebih banyak. Ini pun jelas hanya memenuhi hasrat politik dan high cost birokrasi.
Eksesnya, sepanjang wilayah Jakarta hanya dipenuhi organisasi pemerintah daerah yang melayani masyarakat. Salah satu alasan wilayah administratif Jakarta tak realistis dijadikan daerah otonom karena batas-batas geografi dan demografinya relatif cair di luar Kepulauan Seribu.
Kondisi ini jelas tak efisien dan tak efektif. Jakarta akan kembali crowded akibat perbedaan kebijakan serta dinamika politik lokal yang menguat. Tentu semakin sulit membayangkan Jakarta menjadi lebih stabil, apalagi menihilkan masalahnya pasca ditinggal pergi.
Gagasan tersebut tak membantu Jakarta keluar dari masalahnya. Hemat saya, status Jakarta tetap dengan otonomi di level provinsi, sisanya wilayah administratif. Kekhususan ini sebaiknya dipertahankan dibanding bila semua wilayah administratif serentak berganti jenis kelamin menjadi daerah otonom.
Alternatif lain pengangkatan walikota Jakarta dapat dipilih oleh DPRD provinsi. Dengan standar tertentu sesuai kebutuhan pengembangan kota, para pemimpin lokal itu dapat di serap dari berbagai kelompok profesional di tengah masyarakat, bukan hanya milik parpol dan birokrat.
Prinsipnya, perubahan status Jakarta sebaiknya menjadi antibiotik atas penyakit urban yang dikemukakan para desainer politik dan kebijakan selama ini, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan sekedar digadaikan. *
Discussion about this post