Oleh karenanya, Jaksa Agung berharap kinerja anggota baru harus lebih optimal dari capaian Satgassus P3TPK sebelumnya, dan jangan pernah menciderai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada Kejaksaan.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 31 Desember 2021 Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ujar Jaksa Agung.
Pada undang-undang tersebut terdapat beberapa poin penguatan dan penegasan, khususnya terkait asas dominus litis Kejaksaan.
Salah satunya adalah kewenangan penyadapan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.
“Oleh karenanya, dengan penguat oleh undang-undang tersebut sudah sepatutnya kita menunjukan kinerja yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat atas perubahan undang-undang Kejaksaan.
Dan perlu saya ingatkan saudara agar berhati-hati dalam menggunakan kewenangan ini, serta jangan sekali-kali menyalahgunakannya karena terkait dengan hak privasi,” ujar Jaksa Agung RI.
Modus Operandi
Selain itu, modus operandi tindak pidana yang oleh kerah putih maupun korporasi terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, karena digitalisasi telah merambah pada sektor keuangan seperti pasar saham, bitcoin payment, dan cryptocurrency yang terintegrasi dengan sistem NFT, serta dapat melintasi batas-batas teritorial suatu negara (transnational crime).
Discussion about this post