LUWUK— Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Indonesia di Kabupaten Banggai, Jumat (16/9/2022).
Rakornas Kesbangpol se-Indonesia itu yang berlangsung di Hotel Estrella, Luwuk Selatan, ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual pada bidang politik dan pemerintahan umum, guna menjaga stabilitas politik daerah jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Sebanyak 400-an peserta yang merupakan perwakilan maupun kepala-kepala Badan Kesbangpol provinsi, kabupaten dan kota, serta unsur Forkopimda, hadir pada kegiatan yang berlangsung 2 hari, Jumat-Sabtu (16-17/09/2022).
Banyak Aktor
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, M.Si dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu semata.
Tapi pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Semisal mobilisasi orang pada saat kampanye. Kegiatan kampanye yang melibatkan banyak orang berpotensi mengganggu kamtibmas, sehingga butuh keterlibatan TNI dan Polri.
“Seluruh rangkaian tahapan pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat. Ada banyak aktivitas yang di luar kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi dari semua komponen yang ada,” ujar Bahtiar.
Bahtiar juga mengatakan bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih bukanlah pekerjaan mudah.
“Catatannya, (pemilu) 2019 yang lalu, jumlah orang ke TPS itu 81 persen secara nasional, menggunakan hak pilihnya. Bisa nggak kita nanti 2024 tetap 81 persen. Paling tidak sama. Kalau bisa meningkat? Itu tidak mudah,” kata Bahtiar.
Untuk itu, menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mesti melibatkan semua pihak, baik penyelenggara pemilu, unsur pemerintahan, pusat dan daerah serta masyarakat.
Discussion about this post