Bagi sebagian besar dari kita, berjalan adalah aktivitas sederhana yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Namun, tidak demikian bagi Chandra, Rendy, Sirjon, dan Pahrianto. Keterbatasan fisik sempat membatasi ruang gerak mereka dalam menjalani hari-hari. Kini, asa itu kembali menyala seiring langkah nyata yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.
LUWUK TIMES, Luwuk — Di bawah kepemimpinan Bupati Banggai Amirudin dan wakilnya Furqanuddin, pemerintah daerah terus membuktikan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, harapan para penyandang disabilitas ini perlahan diwujudkan lewat Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Belum lama ini, Dinsos Banggai telah menyelesaikan tahapan itu berupa pengukuran kaki palsu bagi empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Mereka adalah Chandra (warga Kelurahan Bunta), Rendy (warga Desa Simpang 2), Sirjon (warga Desa Binsil, Kecamatan Bualemo), serta Pahrianto (warga Desa Cemerlang, Kecamatan Masama).
Proses pengukuran yang cermat ini dilakukan untuk memastikan alat bantu yang akan diberikan benar-benar pas dan sesuai dengan kondisi fisik masing-masing penerima.
Bagi keempat warga tersebut, bantuan ini jauh melampaui urusan medis semata. Di balik setiap nama penerima manfaat, tersimpan kisah ketabahan, doa yang terjawab, serta kerinduan mendalam untuk kembali mandiri, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.
Keterbatasan fisik tidak lagi menjadi tembok penghalang untuk terus bermimpi dan menatap masa depan.
Langkah humanis ini sejalan dengan semangat DINSOS SIGAP, Siap, Inklusif, Gerak Cepat, Amanah, dan Peduli, yang terus digelorakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Pemerintah berkomitmen agar pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada angka atau bantuan materi, melainkan pada pemulihan martabat kemanusiaan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.
Dengan rampungnya tahap pengukuran ini, proses pembuatan kaki palsu diharapkan dapat segera tuntas sehingga keempat penerima manfaat bisa segera menggunakannya untuk kembali melangkah.
Sebab, bagi mereka, kaki palsu bukan sekadar alat bantu gerak, melainkan jembatan menuju kemandirian dan simbol nyata bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan hingga ke relung hati masyarakat yang membutuhkan. *
Sumber Dinsos Banggai
