LUWUK TIMES, Luwuk — Masyarakat yang sudah telanjur mendirikan bangunan sebelum memenuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diimbau tidak mengabaikan persoalan tersebut.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah berkonsultasi dengan instansi terkait untuk mengetahui bentuk ketidaksesuaian dan tindakan yang diperlukan.
Pesan itu disampaikan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT., kepada wartawan, belum lama ini.
Jati menjelaskan, bangunan yang telanjur berdiri bukan berarti tidak dapat ditindaklanjuti proses pengurusan PBG-nya.
Namun, penanganannya perlu diawali dengan pemeriksaan kondisi bangunan dan identifikasi ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
Ia menyarankan ada empat langkah yang dapat dilakukan masyarakat.
Pertama, menghentikan sementara pekerjaan pembangunan atau perubahan lebih lanjut, terutama jika pekerjaan masih berlangsung dan kesesuaiannya dengan ketentuan belum diketahui.
Kedua, mendatangi Dinas PUPR untuk berkonsultasi dan menyampaikan kondisi bangunan yang sebenarnya. Menurut Jati, keterbukaan pemohon mengenai kondisi bangunan akan membantu proses pemeriksaan dan penanganan.
Ketiga, menyiapkan dokumen yang dimiliki. Dokumen tersebut antara lain bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, identitas pemilik, gambar bangunan jika tersedia, serta informasi lain mengenai bangunan yang sudah didirikan.
Keempat, melakukan evaluasi terhadap bangunan dan persyaratan yang harus dipenuhi melalui konsultasi dengan Dinas PUPR.
“Prinsipnya identifikasi dulu masalahnya, evaluasi risikonya, kemudian tentukan tindakan perbaikan,” kata Jati.
Ia menegaskan, hasil evaluasi akan membantu menentukan tindak lanjut yang sesuai.
Bergantung pada jenis dan tingkat ketidaksesuaian, bangunan mungkin perlu disesuaikan, mengalami perubahan tertentu, atau mendapatkan penanganan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, penanganan bangunan yang telanjur berdiri tidak bisa disamaratakan. Persoalan administrasi perlu dibedakan dari ketidaksesuaian teknis yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia.
Jati juga menjelaskan bahwa setelah PBG, terdapat dokumen lanjutan berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berkaitan dengan kelaikan fungsi bangunan sesuai ketentuan.
Ia mencontohkan kebutuhan dokumen tersebut pada bangunan yang akan dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan.
Melalui edukasi ini, ia mengingatkan bahwa tujuan pengurusan PBG bukan sekadar melengkapi dokumen.
Hal yang lebih mendasar adalah memastikan bangunan aman digunakan sesuai fungsinya, memenuhi ketentuan, dan tidak menimbulkan risiko bagi penghuni maupun lingkungan sekitar. *
