LUWUK TIMES, Luwuk – Pemerintah Kabupaten Banggai memperkuat langkah penanganan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan kelompok masyarakat rentan.
Melalui pembentukan Tim Terpadu, pemerintah daerah mendorong penanganan persoalan sosial yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Tim Terpadu tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banggai yang ditandatangani pada 4 November 2026.
Tim ini memiliki tugas menangani ODGJ, pengemis, pemulung, lanjut usia (lansia) terlantar, serta anak terlantar di wilayah Kabupaten Banggai.
Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus.
Penanganan kelompok rentan tersebut melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain itu RSUD, kepolisian, Koramil, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, Puskesmas, pekerja sosial, TKSK, pendamping PKH hingga TAGANA.
Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan mampu mengakhiri pola penanganan yang berjalan sendiri-sendiri.
Setiap instansi dituntut bekerja sesuai tugas dan kewenangannya, dengan mengedepankan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan sosial di lapangan.
Dalam struktur penanganan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banggai memiliki peran penting, mulai dari penjangkauan dan pendataan, asesmen sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, rehabilitasi, penelusuran keluarga hingga reunifikasi serta pemantauan pascarehabilitasi.
Sementara itu, unsur kesehatan bertanggung jawab terhadap pemeriksaan klinis, pengobatan dan rujukan. Instansi serta unsur lainnya menjalankan fungsi masing-masing sesuai kewenangan.
Camat Jadi Garda Terdepan
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah penguatan peran camat sebagai penanggung jawab penanganan di wilayah masing-masing.
Melalui keputusan tersebut, para camat diinstruksikan membentuk Tim Terpadu di tingkat kecamatan.
Dengan demikian, setiap laporan maupun temuan terkait ODGJ dan kelompok rentan dapat segera diterima, dicatat, diidentifikasi, dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan.
Alur penanganan dimulai dari laporan atau temuan masyarakat, kemudian diteruskan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan.
Selanjutnya dilakukan asesmen awal, penanganan berdasarkan tingkat kedaruratan, koordinasi dan rujukan, rehabilitasi sosial hingga monitoring dan evaluasi.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh anggota tim.
Tidak boleh ada sikap saling menunggu ataupun melempar tanggung jawab ketika ditemukan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Camat bersama pemerintah desa dan kelurahan, Puskesmas, kepolisian, TKSK, pekerja sosial serta unsur terkait lainnya diharapkan menjadi bagian dari respons awal di lapangan.
Pendekatan penanganan pun tidak semata-mata berorientasi pada penertiban.
Aspek kemanusiaan, perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penelusuran keluarga menjadi prioritas.
SK Diserahkan kepada Seluruh Tim Terpadu
Sebagai tindak lanjut pembentukan tim, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, SH, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu kepada seluruh unsur yang tergabung dalam tim, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan berlangsung pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Umum Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Dengan penyerahan SK tersebut, seluruh unsur Tim Terpadu diharapkan segera menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam memperkuat sistem pelayanan sosial di Kabupaten Banggai.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Banggai ingin memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Pembentukan Tim Terpadu diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem penanganan sosial yang lebih terintegrasi, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Pesannya tegas, tidak boleh ada warga yang menghadapi persoalan sosial seorang diri. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. *
Sumber Dinsos Banggai
